Sistem Politik Republik Federal Jerman

oleh Yuli Setiawan 23.305

SISTEM POLITIK REPUBLIK FEDERAL JERMAN



1. Konstitusi Republik Federal Jerman

Undang-Undang Dasar RFJ yang bersifat sementara (Ubergangszeit) yang di buat pada tanggal 23 Mei 1949 (saat itu diputuskan oleh ?Dewan Menteri Wilayah Barat? yang dikepalai oleh Konrad Adenauer), menjadi dasar dan landasan terwujudnya satu peraturan kebebasan demokrasi untuk rakyatnya. Penduduk RFJ dituntut aktif untuk mewujudkan, mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan RFJ. Setelah Jerman bersatu kembali pada tahun 1990, tuntutan ini terpenuhi oleh karena itu selain ?Preambul? juga pasal (artikel) penutup UUD diperbaharui.


Pada tahun 1999 orang Jerman telah mempunyai pengalaman setengah abad dengan Undang-Undang Dasar mereka yaitu Grundgesetz. Pada jubileum ke-40 dari Republik Federal Jerman pada tahun 1989, Grundgesetz telah dinyatakan sebagai undang-undang dasar yang terbaik dan paling liberal yang pernah terdapat di bumi Jerman. Penerimaan rakyat terhadapnya melebihi sikap terhadap konstitusi Jerman yang manapun sebelumnya. Dengan Grundgesetz telah diciptakan sebuah negara, yang sejauh ini belum pernah dilanda krisis konstitusional yang serius.


Grundgesetz terbukti merupakan landasan yang kokoh bagi kehidupan suatu masyarakat negara demokratis yang stabil. Kehendak penyataun kembali yang terkandung di dalmnya terlaksana pada tahun 1990. Berdasarkan Perjanjian Unifikasi yang mengatur bergabungnya RDJ dengan Republik Federal Jerman, mukadimah dan pasal penutuf Grundgesetz mengalami penyusunan baru, dan kini menyatakan bahwa dengan bergabungnya RDJ maka rakyat Jerman sudah kembali memperoleh kesataunnya. Sejah tanggal 3 Oktober 1990 Grundgesetz berlaku untuk seluruh Jerman.


Isi Grundgesetz sendiri banyak mencerminkan pengalaman para penyusunya pada masa pemerintahan totaliter di bawah rezim diktatorial Nazi. Terlihat dalam banyak pokok pikiran UUD ini upaya untuk menghindari kesalahan masa lalu yang ikut menyebabkan keruntuhan Republik Weimar yang demokratis. Para penyusun Geundgesetz pada tahun 1948 mencakup para Perdana Menteri negara bagian di ketiga zone Barat serta anggota Majelis Parlementer yang diutus oleh setiap parlemen negara bagian. Majelis yang dipimpin oleh Konrad Adenauer ini memutuskan Grundgestz yang diikrarkan pada tanggal 23 Mei 1949.



2. Penghargaan hak-hak asasi manusia

Pada bagian pertama Grundgesetz tercantum uraian hak-hak asasi disertai kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi martabat manusia. Jaminan ini dilengkapi dengan hak umum atas kemerdekaan mengembangkan kepribadian bagi setiap individu. Hak tersebut menjamin perlindungan menyeluruh bagi warga terhadap kesewenang-wenangan pihak negara. Penghormatan terhadap martabat manusia dan kemerdekaan mengembangkan kepribadian berlaku baik bagi warga Jerman maupun warga asing. Di antara hak-hak kemerdekaan klasik yang tercantum dalam Grundgesetz tergolong antara lain : kebebasan beragama, kebebasan mengeluarkan pendapat (termasuk kebebasan pers) dan perlindungan hak milik. Selain itu, kemerdekaan seni dan ilmu pengetahuan, hak berkoalisi, perlindungan atas kerahasiaan isi surat, kiriman pos dan telekomunikasi, perlindungan terhadap pemaksaan kerja dan kerja-paksa, kedaulatan penuh atas tempat tingal, dan hak menolak wajib militer berdasarkan alasan hati nurani.


Kategori hak individu lain yang tercantum dalam Grundgesetz adalah hak-hak warga. Berbeda dengan hak-hak asasi di atas, hak warga hanya berlaku untuk warga negara Jerman. Hak ini terutama menyangkut partisipasi politik dan kebebasan melaksanakan pekerjaan. Intinya mencakup kebebasan berkumpul, hak mendirikan perkumpulan dan organisasi, kebebasan bergerak dan menentukan tempat tinggal di wilayah Republik Federal (termasuk memasukinya), kemerdekaan memilik dan melaksanakan pekerjaan, larangan ekstradisi dan hak ikut dalam pemilihan umum.


Disamping hak-hak kemerdekaan tersebut masih terdapat hak-hak kesamaan. Prinsip umum, bahwa setiap manusia adalah sama di hadapan hukum diuraikan secara kongkret dalam Grundgesetz. Tak seorang pun boleh dirugikan atau diuntungkan berdasarkan jenis kelamin, keturunan, ras, bahasa, tanah air maupun asal-usul, kepercayaan, agama atau keyakinan politiknya. Juga dengan jelas diatur persamaan hak lelaki dan perempuan. Grundgesetz juga menjamin hak setiap warga negara jerman untuk diperlakukan sama dalam hal penempatan jabatan publik.


Hak-hak asasi juga mengenai perlindungan dan jaminan terhadap kelembagaan sosial seperti perkawinan, keluarga, gereja dan sekolah. Beberapa hak asasi secara tegas dirumuskan sebagai hak untuk memperoleh pelayanan dan manfaat, seperti misalnya hak seorang ibu untuk memperoleh perlindungan dan perawatan kesejahteraan oleh masyarakat.


Hak asasi yang tidak bisa lain hanya berlaku untuk warga asing dan yang pertama kali tercantum dalam UUD Jerman adalah hak suaka. Hak ini menjain pemberian suaka di Jerman bagi warga asing yang ditindas karena alasan politik di negara asal. Beberapa saat yang lalu kedatangan ratursan ribu pemohon suaka ke Jerman yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan akhirnya hampir tidak terkontrol lagi menimbulkan keadaan genting. Sebagaian besar pemohon suaka ternyata datang bukan karena penindasan politik, tetapi umumnya berdasarkan alasan ekonomi. Hal ini mengancam keberadaan hak suaka bagi mereka yang benar-benar tertindas.


Dalam batasan yang sangat ketat, Grundgesetz memberi kemungkinan untuk membatasi hak-hak asasi tertentu secara langsung atau tidak langsung melalui undang-undang. Akan tetapi peraturan hukum tak pernah boleh menafikan makna pokok hak-hak asasi. Hak asasi adalah hukum yang berlaku langsung. Inilah salah satu pembaruan Grundgesetz yang terpenting. Dalam konstitusi-konstitusi yang lama, pencantuman hak-hak asasi lebih bersifat pernyataan program yang tidak mengikat secara yuridis. Kini, ketiga badan penyelenggara negara ? baik parlemen sebagai legislatif, maupun eksekutif, yaitu pemerintah dengan segala aparatur administrasi negara, polisi dan tentara, begitu juga pengadilan sebagai pelaksana yuridiksi ? terikat secara ketat oleh hak-hak asasi. Seitap warga yang merasa salah satu hak asasinya tidak diindahkan, berhak untuk mengajukan tuntutan perihal keputusan atau tindakan negara kepada Mahkamah Konstitusional Federal. Dengan memasuki Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kemerdekaan Pokok Individu pada tahun 1952, Republik Federal Jerman sejak 1953 berada di bawah pengawasan internasional untuk hak asasi. Pasal 25 konvensi tersebnut memberikan hak kepada warga negara-negara penandatangan untuk menuntut negaranya sendiri di hadapan Komisi Eropa; protokol tambahan ke-9 pada konvensi itu juga membukakan kemungkinan kepada warga untuk mengajukan keluhan-keluhan yang bersifat individual kepada Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia. Pada tahun 1973 Jerman juga meratifikasi Pakta-Pakta Internasional PBB tentang Hak Asasi Manusia.



3. Dasar-dasar tata negara

Ada lima prinsip yang menjadi acuan ketatanegaraan dalam Grundgesetz; Jerman adalah negara republik dan demokrasi, negara federal, negara hukum dan negara sosial.

Republik sebagai bentuk negara dikukuhkan oleh UUD dalam penamaan ?Republik Federal Jerman?. Ke luar hal ini tampak dalam kenyataan, bahwa Presiden Federal (Bundesprasident) adalah kepala negara yang ditentukan melalui pemilihan. Dasar bentuk negara demokrasi adalah asas kedaulatan rakyat. Undang-Undang Dasar menyebutkan, bahwa seluruh kekuasaan negara berasal dari rakyat. Dalam hal ini Grundgesetz menganut sistem demokrasi tak langsung, yaitu demokrasi melalui perwakilan. Artinya : kekuasaan negara harus diakui dan disetujuai rakyat, tetapi penyelenggaraannya tidak langsung oleh keputusan-keputusan rakyat, selain dalam pemilihan umum. Penyelenggaraan ini diserahkan kepada ?badan-badan tersendiri? dibidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Rakyat sendiri menjalankan kekuasaan negara terutama dalam pemilihan parlemen yang diselenggarakan secara berkala. Berbeda dengan konstitusi berbagai negara bagian, Grundgesetz menentukan bentuk-bentuk demokrasi langsung seperti referendum dan plebisit hanya sebagai perkecualian. Penyelenggaraan plebisit hanya diharuskan dalam hal perubahan pembagian wilayah federal.


Grundgesetz memilik konsep ?demokrasi yang berani melawan?. Sikap ini berasal dari pengalaman pada saat Republik Weimar, yang diruntuhkan oleh partai-partai radikal dan memusuhi konstitusi. Dasar pemikiran demokrasi berlawanan adalah bahwa kebebasan semua kekuatan dalam percaturan politik menemui batasnya, bila ada usaha meniadakan demokrasi itu sendiri melalui prosedur demokrastis. Itulah alasan mengapa Grundgesetz memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusional Federal untuk melarang partai politik yang bertujuan menghambat atau meniadakan tata negara demokratis.


Ditetapkan bentuk negara federal dalam UUD berarti bahwa tidak hanya federasi, tetapi juga ke-16 negara bagian mempunyai status setara negara. Untuk bidang-bidang tertentu, negara-negara bagian tersebut memiliki kedaulatan atas wilayahnya, yang diwujudkan melalui legislasi, penegakan hukum dan yurisdiksi sendiri. Setelah ditetapkannya pebagian tugas dan kewenangan antara federasi dan negara bagian, titik berat kegiatan legislatif ternyata memang terletak pada negara pusat atau federasi. Bukanlah pada negara bagian seperti yang diinginkan oleh konstitusi. Negara bagian terutama bertugas menyelenggarakan administrasi negara, artinya melaksanakan undang-undang. Pembagian tugas ini adalah unsur penting dalam sistem pembagian kewenangan dan keseimbangan keuasaan yang digariskan oleh Grundgesetz.


Inti dari prinsip negara hukum yang tertuang dalam Grundgesetz adalah pebagian kekuasaan. Fungsi-fungsi kekuasaan negara dipercayakan kepada badan legislatif, badan eksekutif dan badan yudikatif yang masing-masing bediri sendiri. Arti penting pembagian kewenangan dini terletak pada pembentukan kekuasaan negara melalui pengawasan dan pembatasan timbal balik yang membuahkan perlindungan bagi kebebasan seitap warga. Elemen penting yang kedua dalam prinsip negara hukum adalah berlakunya hukum secara mutlak pada semua perbuatan negara. Prinsip pemerintahan atas dasar hukum ini berarti, bahwa badan eksekutif alias pemerintah tidak boleh melanggar hukum yang berlaku, terutama konstitusi dan undang-undang (keutamaan undang-undang); selanjutnya untuk segala bentuk interfensi ke dalam ruang hukum dan ruang kemerdekaan individu dibutuhkan suatu dasar hukum formal (persyaratan adanya undang-undang). Semua tindakan alat negara dapat diperiksa kesesuaian hukumnya oleh hakim yang independen, bila ada pengaduan hak yang tersangkut.


Prinsip negara sosial adalah pemikiran baru yang melengkapi gagasan tradisional tentang negara hukum. Negara diwajibkan melindungi kelompok-kelompok masyarkat yang lemah dan senantiasa mengusahkan keadilan sosial. Banyak sekali undang-undang dan keputusan pengadilan yang telah menghidupi prinsip ini. Negara sosial diwujudkan dalam asuransi wajib kesejahteraan sosial yang meliputi tunjangan purnakarya (pensiun), tunjangan bagi orang cacat, biaya perawatan dan pemulihan kesehatan serta tunjangan bagi penganggur. Negara juga, untuk menyebut beberapa contoh lagi, memberi bantuan sosial kepada yang membutuhkan, tunjangan tempat tinggal dan tunjangan anak, serta menjaga keadilan sosial melalui perundangan yang menyangkut lindungan pekerjaan dan waktu kerja



4. Perubahan terhadap Grundgesetz.

Undang-undang dasar Jerman hanya dapat diubah melalui persetujuan dua pertiga anggota Bundestag (Parlemen) dan dua pertiga anggota Bundesrat (Dewan Perwakilan Negara Bagian). Karena jarang sekali ada satu partai atau koalisi yang memiliki mayoritas suara sebesar ini baik di Bundestag maupun di Bundesrat, perubahan terhadap Grundgesetz membutuhkan konsensus yang sangat luas. Perubahan seperti itu hanya mungkin, bila sebagian anggota oposisi ikut menyetujuinya.


Beberapa aturan dalam Grundgesetz tidak boleh diubah, juga tidak melalui mayoritas dua pertiga. Termasuk dalam pooko-pokok konstitusi yang tak dapat diganggu-gugat ini adalah bentuk negara federasi, pembagian kekuasaan, prinsip-prinsip demokrasi, negara hukum dan negara sosial. Selanjutnya pengakuan terhadap martabat manusia dan inti dari hak-hak kesamaan dan kemerdekaan yang bersifat hak asasi.


Pada tanggal 1 Juli 1993 mulai berlaku suatu perubahan terhadap Grundgesetz (pasal 16a) yang berisikan hak untuk mendapat suaka (bandingan bab tentang ?Penduduk?).

Perubahan terbaru terhadap Grundgesetz mulai berlaku pada tanggal 15 November 1994. di satu pihak, amandemen tersebut mencakup tujuan negara di bidang pelestarian lingkungan, perwujudan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki secara nyata, serta perlindungan bagi penyandang cacat. Dipihak lain dimasukkan pula perubahan menyangkut pembagian kewenangan legislatif antara federasi dan negara bagian.


Perubahan konstitusi selanjutnya berhubungan dengan status Jerman di Eropa diakibatkan oleh Perjanjian Maastricht. Pasal bersangkutan, yaitu Pasal 23 Grundgesetz, menegaskan dalam versi barunya niat Republik Federal Jerman untuk mencapai Eropa bersatu dengan struktur demokratis, bertatanegara hukum, sosial dan federalistis. Dalam hubungan ini, prinsip pembagian kerja sangat dijunjung tinggi. Pasal 23 yang baru itu juga mengatur peran serta Bundestag dan negara-negara bagian dalam upaya memajukan integrasi Eropa..



5. Sistem Pemerintahan

a. Umum

Republik Federal Jerman terdiri atas 16 negara bagian. Negara bagian bukanlah provinsi, tetapi negara dengan kewenangan bernegara sendiri. Setiap negara bagian mempuyai undang-undang dasar sendiri, yag harus sesuai dengan prinsip negara hukum berbentuk republik yang demokratis dan sosial menurut norma Grundgesetz. Di luar itu, negara bagian tersebut memiliki kebebasan menentukan sendiri undag-undang dasarnya.


Bentuk negara federal termasuk di antara prinsip-prinsip konstitusi yang tidak bisa diubah. Akan tetapi keberadaan negara bagia yang ada sekarang bukan tidak bisa berubah. Untuk penyusunan kembali RFJ terdapat aturan dalam Grundgesetz.


Sistem federasi mempunyai tradisi konstitusional yang panjang, yang hanya pernah diselingi oleh sistem negara kesatuan di bawah rezim Nazi (1933-1945). Jerman termasuk contoh negara federal yang klasik. Federalisme telah terbukti tangguh: baik keistimewaan maupun masalah-masalah regional dapat diperhatikan dan teratasi dengan lebih baik melalui sistem ini dibandingkan melalui sistem pemerintahan terpusat.


Tatanan federal di Jerman, seperti juga di Amerika Serikat dan Swis, menjembatani persatuan ke luar dengan keanekaragaman di dalam. Pelestarian keanekaragaman itu adalah fungsi tradisional federalisme. Kini fungsi tersebut menjadi semakin penting berkenaan dengan tuntutan regional seperti perlindungan bangunan bersejarah, pelestarian tradisi tata kota serta pengembangan kebudayaan daerah.


Tugas utama federasi adalah mempertahankan kemerdekaan. Pembagian antara federasi dengan negara bagian adalah elemen penting dalam sistem pembagian kewenangan dan keseimbangan kekuasaan. Termasuk di dalamnya keikutsertaan negara bagian dalam kegiatan politik pada tingkat federasi melalui perannya di Bundesrat.


Tatanan federal juga memperkuat prinsip demokrasi karena memungkinkan keterlibatan politik warga dalam lingkungannya. Demokrasi akan lebih hidup, bila warganya ikut terlibat dalam proses politik di daerah yang dikenalnya melalui pemilihan umum dan pemungutan suara.


Sistem federasi masih mempunyai beberapa kelebihan, misalnya kesempatan bereksperimen dalam lingkup terbatas dan munculnya persaingan sehat antar negara bagian. Salah satu negara bagian dapat saja menerapkan sesuatu yang baru, misalnya dalam bidang pendidikan, dan dengan demikian merintis pembaruan di seluruh wilayah federal.


Selain itu, sistem federasi mampu memberi kesempatan sesuai dengan perbedaan regional dalam pembagian kekuatan politik. Partai yang beroposisi pada tingkat federal, bisa saja memiliki mayoritas dan memegang pemerintahan di salah satu negara bagian.



b. Kewenangan Negara Bagian

Grundgesetz mengatur kewenangan legislatif federasi dengan memperhatikan, apakah diperlukan peraturan hukum yang berlaku di seluruh wilayah federal, ataukah diinginkan peluang bagi negara bagian untuk menciptakan undang-undang sendiri. Hal ini jelas lagi dengan adanya pembagian kewenangan federasi dalam penetapan hukum yaitu kewenangan penuh, kewenangan bersaing dan kewenangan membuat undang-undang pokok. Federasi mempunyai kewenangan legislatif penuh antara lain atas bidang-bidang hubungan luar negeri, pertahanan, moneter dan alat pembayaran, perkeretaapian, hubungan udara dan sebagian peraturan perpajakan.


Dalam hal kewenangan bersaing, negara bagian mempunyai hak menetapkan undang-undang hanya bila hal bersangkutan belum di atur federasi. Pusat di lain pihak hanya boleh melakukannya, jika benar-benar diperlukan peraturan hukum yang seragam untuk seluruh wilayah negara federal. Termasuk dalam kewenangan bersaing antara lain bidang-bidang hukum pidana dan perdata, hukum niaga, undang-undang mengenai energi nuklir, hukum perburuhan dan hukum pertanahan; selanjutnya peraturan untuk warga asing, bidang perumahan, pelayaran dan lalu lintas jalan, masalah limbah, kebersihan udara dan peredaman kebisingan. Dalam kenyataannya, untuk semua hal tersebut dibutuhkan peraturan hukum yang seragam, sehingga secara praktis negara bagian tidak lagi memiliki kewenangan di bidang tersebut.


Beberapa bidang dimasukkan dalam kewenangan negara bagian, dengan berpatokan pada undang-undang pokok yang ditentukan federasi. Di sini termasuk perguruan tinggi, kelestarian alam dan cagar alam, perencanaan daerah dan masalah air. Masih ada beberapa bidang yang pada awalnya tidak tercantum dalam Grundgesetz, yang saat ini direncanakan, di atur dan dibiayai bersama oleh federasi dan negara bagian. Bidang-bidang yang disebut ?Kewenangan Bersama? ini pada tahun 1969 dimasukkan ke dalam Grundgesetz. Termasuk diantaranya perluasan dan pembangunan perguruan tinggi, perbaikan struktur ekonomi regional serta struktur pertanian dan perlindungan pantai.



Lembaga administrasi negara pada tingkat federal hanya ada untuk bidang-bidang hubungan luar negeri, kereta api, pos, penempatan tenaga kerja, bea cukai, serta pada polisi perbatasan dan angkatan bersenjata. Bagian terbesar administrasi publik dikerjakan oleh setiap negara bagian secara mandiri. Yurisdiksi federasi pada dasarnya terbatas pada Mahkamah Konstitusional Federal dan pengadilan-pengadilan tinggi. Keberadaan pengadilan tersebut menjamin penafsiran hukum yang seragam. Semua pengadilan lainnya adalah pengadilan negara bagian.


Dalam menegakkan hukum, negara bagian memiliki kewenangan atas semua bidang yang belum di atur oleh federasi atau yang tidak ditentukan sebagai kewenangan federasi oleh Grundgesetz. Dengan demikian poko-pokok yang tinggal untuk legislasi negara bagian adalah sebagian luas bidang pendidikan dan kebudayaan, sebagai perwujudan ?kedaulatan budaya? mereka. Selain itu, peraturan hukum di tingkat komunal serta bidang kepolisian juga menjadi kewenangan negara bagian.


Kekuatan negara bagian yang sebenarnya terletak pada pelaksanaan administrasi negara dan keterlibatannya dalam pembuatan undang-undang federasi melalui bundesratz. Negara-negara bagian berwenang melaksanakan seluruh administrasi dalam negeri. Pada waktu yang sama, aparat pemerintah negara bagian bertanggung jawab pula atas pelaksanaan bagian terbesar undang-undang dan peraturan yang diberlakukan federasi.


Ada tiga macam tugas yang diemban pemerintahan negara bagian: pertama tugas yang semata-mata menjadi urusan sendiri (misalnya sekolah, kepolisian dan perencanaan regional). Kemudian tugas melaksanakan hukum federal sebagai urusan dan tanggung jawab sendiri (misalnya undang-undang perencanaan bangunan, perizinan usaha, pelestarian lingkungan), dan terakhir tugas melaksanakan peraturan hukum federal atas mandat federasi (umpamanya pembangunan jalan negara, bantuan pendidikan).


Dengan demikian tata negara yang digariskan oleh konstitusi Republik Federal Jerman dalam kenyataannya telah berkembang menjadi tatanan yang bersifat sentral dalam bidang legislatif dan yang lebih menonjol ciri federalnya dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan



c. Swapraja Komunal

Pemerintahan kota dan desa yang otonom adalah pencerminan kemerdekaan warga yang menjadi tradisi di Jerman. Hal ini berakar pada hak-hak istimewa kota-kota berdaulat pada abad pertengahan. Pada masa itu orang yang memperoleh hak sebagai warga kota berdaulat terbebaskan dari belenggu perhambaan tuan tanah feodal. (?Udara kota membebaskan,? demikianlah semboyan saat itu). Di zaman modern, otonomi pemerintahan komunal erat berhubungan dengan pembaruan yang dilaksanakan Freiherr vom Stein, terutama dalam tata Kotapraja Prusia yang diberlakukan tahun 1808.


Grundgesetz meneruskan tradisi ini dan dengan jelas menjamin pemerintahan komunal yang otonom pada tingkat kota komune (Gemeinde) dan kabupaten (Kreis). Dengan demikian mereka berhak untuk mengatur segala urusanmasyarakat setempat secara mandiri dalam kerangka hukum nasional. Pemerintah kota, komune dan kabupaten harus dilaksanakan secara demokratis. Perundang-undangan komunal menjadi kewengan negara bagian. Berdasarkan alasan historis, undang-undang pokok di bidang ini berbeda dari satu negara bagian ke negara bagian lain. Namun praktik administrasi komunal pada umumnya hampir sama di semua negara bagaian.


Hak swaraja terutama mencakup bidang angkutan umum di wilayah komunal, pembangunan jalan setempat, pengadaan listrik, air dan gas, pengolahan air limbah, dan perencanaan tata kota. Selain itu pembangunan dan pemeliharaan sekolah-sekolah, teater, museum, perpustakaan umum, rumah sakit, gedung olah raga dan kolam renang. Setiap komune bertanggung jawab pula untuk pendidikan lanjutan dan pembinaan remaja. Setiap satuan swapraja juga menentukan sendiri apakah tindakannya efisien dan ekonomis. Banyak masalah setempatyang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh komune dan kota-kota kecil. Tugas seperti ini dapat diambil alih oleh kabupaten sebagai satuan wilayah yang lebih besar. Kabupaten inipun dengan badan-badan yang dipilih secara demokratis, merupakan bagian dari sistem swapraja komunal. Kota-kota yang agak besar tidak ternasuk administrasi kabupaten, melainkan berdiri sendiri.


Swapraja komunal dan kemandirian daerah tidak akan ada artinya, bila komune-komune tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai pelaksanaan tugasnya. Keuangan yang memadai selalu mejadi bahan pembahasan. Setiap komune berhak menarik sendiri pajak dan iuran tertentu, seperti pajak bumi dan pajak usaha. Di samping itu komune berhak atas pajak konsumsi dan pajak kemewahan yang ditarik oleh negara bagian dari warga setempat. Namun itu semua biasanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan komune. Karena itu setiap komune mendapat andil dari federasi maupun dari negara bagian, misalnya dari pajak imbalan kerja dan pajak pendapatan. Selain itu ada bantuan dari dana pengimbangan antar komune, yang dkelola secara intern oleh setiap negara bagian. Selain itu swapraja komunal mengenakan pungutan untuk pelayanan jasa.


Sistem swapraja komunal memberi peluang bagi masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan politik dan dalam pengawasan. Dalam rapat terbuka untuk warga setempat, setiap warga dapat berbicara langsug dengan wakil-wakil rakyat yang dipilih, ia dapat memeriksa anggaran pendapatan dan belanja, atau ikut dalam diskusi mengenai rencana pembangunan. Kota dan Gemeinde adalah sel-sel kebersamaan politik masyarakat yang terkecil. Sel-sel itu harus senantiasa berkembang dan memperbarui diri, agar kemerdekaan dan demokrasi dalam negara dan masyarakat tetap terpelihara.



6. Lembaga Pemerintahan

Sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi, RFJ berupaya keras untuk tidak mengulangi politik yang pernah diterapkan dan terjadi sesaat Hitler memegang kekuasaan. Oleh karena itu diupayakan adanya pembagian kekuasaan dan kewenangan yang jelas sehingga tidak dapat terulang lagi penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam sistem demokrasi yang dianut oleh RFJ (demokratis-parlementer) partai-partai politik memegang peran yang konstitutif. Yang berarti jika salah satu partai politik menang dalam pemilu baik tingkat daerah ataupun tingkat federal/pusat, maka partai ini berkuasa penuh dan bertanggung jawab atas pelaksanaan politik dalam periode pemerintahan yang ditentukan. Kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh negara terbagi dalam 3 lembaga pemerintahan yaitu :



1) Lembaga Legislatif :

a) Bundestag (DPR)

Bundestag Jerman adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Federal Jerman. Parlemen ini dipilih oleh rakyat setiap empat tahun. Pembubarannya (sebelum masa jabatan berakhir) hanya dapat dilakukan dalam situasi khusus dan menjadi kewenangan Presiden Federal. Tugas Bundestag yang utama adalah menetapakan undang-undang, memilih Kanselir dan mengawasi pemerintah.


Sidang pleno Bundestag adalah forum perdebatan besar di parlemen, terutama dalam diskusi mengenai masalah penting politik dalam negeri dan luar negeri. Pekerjaan awal mempersiapaan perundangan dilaksanakan dalam rapat-rapat komisi yang biasanya bersifat tertutup. Disini aspirasi politik harus dipertemukan dengan pandangan para ahli dari bidangnya masing-masing.


Dalam lingkup tugas komisi terletak juga titik berat pengawasan parlemen atas perilaku pemerintah. Tanpa pembidangan itu, penyelesaian begitu banyak masalah yang beraneka ragam tak mungkin tercapai. Bundestag menentukan komisi-komisi sesuai dengan pembagian bidang tugas yang berlaku pada pemerintah. Ini mencakup Komisi Luar Negeri, Komisi Sosial sampai Komisi Anggaran Belanja Negara, yang juga memainkan peranan penting, karena mewujudkan kewenangan parlemen atas pendapatan dan belanja negara. Kepada Komisi Petisi setiap warga dapat mengajukan permohonan maupun keluhannya.


Dari tahun 1949 sampai akhir periode legistalif 1990, 6700 rancangan undang-undang (RUU) diajukan kepada parlemen dan 4400 telah diputuskan. Kebanyakan RUU tersebut berasal dari pihak pemerintah, bagian lebih kecil dari parlemen sendiri maupun dari Bundesrat. RUU dibacakan dan dibahas tiga kali kepada komisi yang bersangkutan. Pada pembacaan ketiga diadakan pemungutan sura. Suatu undang-undang (kecuali perubahan terhadap konstitusi) diterima, apabila disetujui mayoritas dari jumlah suara yang diberikan. Untuk udang-undang yang menyangkut kewenangan negara bagian masih diperlukan persetujuan dari Bundesrat.


Anggota-anggota Bundestag Jerman dipilih dalam pemilihan yang umum, langsung, bebas, sama dan rahasia. Mereka masing-masing adalah wakil seluruh rakyat, tidak terikat pada penugasan dan perintah siapapun dan hanya bertanggung jawab pada hati nuraninya sendiri. Jadi mereka memiliki mendat bebas. Sesuai keanggotaan partai, mereka bergabung dalam fraksi-fraksi atau kelompok. Hati nurani dan solidaritas politis pada partai sendiri kadang-kdang dapat bertabrakan. Namun, walaupun seorang anggota parlemen keluar dari partainya, ia masih tetap memegang mandatnya di Bundestag. Di sinilah tampak dengan sangat jelas ketidaktergantungan anggota-anggota parlemen.


Berdasarkan jumlah anggota fraksi dan kelompok ditentukan pula jumlah wakilnya dalam komisi-komisi. Ketua Bundestag biasanya dipilih dari fraksi terbesar sesuai kebiasaan undang-undang dasar Jerman sejak dahulu.


Ketidaktergantungan para anggota parlemen secara keuangan dijamin melalui pemberian honorarium yang tingginya sesuai dengan arti penting kedudukan seorang wakil rakyat. Siapa yang sedikitnya delapan tahun menjadi anggota parlemen berhak mendapatkan pensiun setelah mencapai batas usia yang ditentukan.



b) Bundesrat (Dewan utusan negara bagian)

Lembaga legislatif yang terdiri dari perwakilan dari negara bagian yang jumlahnya didasarkan pada banyaknya penduduk negara bagian yang bersangkutan.


Bundesrat turut serta dalam pembuatan undang-undang dan administrasi negara federal. Berbeda dengan sistem senat di federasi lain seperti di Amerika Serikat atau Swis, Bundesrat tidak terdiri dari wakil rakyat yang dipilih. Anggota Bundesrat tidak terdiri dari wakil rakyat yang dipilih. Anggota Bundesrat adalah pejabat pemerintah negara bagian atau orang yang diberi kuasa oleh pemerintah tersebut. Sesuai dengan jumlah penduduknya, setiap negara bagian mempunyai tiga, empat, lima atau enam suara. Dalam pemungutan suara, setiap negar bagian hanya dapat memberikan suaranya sebagai kesatuan. Lebih dari setengah undang-undang yang dibuat memerlukan persetujuan Bundesrat. Artinya, undang-undang tersebut tak dapat diputuskan tanpa direstui oleh Bundesrat terutama adalah undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan negara bagian, misalnya dengan keuangan atau kewenangan administrasi mereka. Bagaimanapun juga, perubahan terhadap UUD memerlukan persetujuan Bundesrat dengan mayoritas dua pertiga dalam hal perundangan lain, Bundesrat mempunyai hak keberatan saja, yang dapat dibatalkan oleh keputusan Bundestag. Bila kedua dewan tersebut tidak dapat mencapai kesepakatan, maka Komisi Perantara, yang anggotanya berasal baik dari Bundestag maupun dari Bundesrat, akan bersidang.


Di Bundesrat, kepentingan negara bagian sering kali didahulukan dari kepentingan partai. Akibatnya, pemungutan suara dapat membawa hasil yang tidak sesuai dengan pembagian kursi di parlemen. Ini menunjukkan sistem federasi yang hidup. Pemerintah pusat tak selalu dapat yakin, bahwa seitap negara bagian yang pemerintahannya didominasi oleh partai sendiri, akan juga selalu mendukung kebijakan Pemerintah Federal. Setiap negara bagian mendahulukan kepentingan khususnya di Bundesrat dan akan bersekutu dengan negara bagian lain yang bertujuan sama, tanpa peduli partai apa yang berkuasa di sana. Ini membuat situasi mayoritas yang berganti-ganti. Kompromi harus selalu ditemukan, apabila partai-partai yang membentuk pemerintah federal tidak memiliki mayoritas di Bundesrat.


Ketua Bundesrat dipilih secara bergilir dari antara negara bagian yang terwakili di dalamnya untuk masa jabatan setahun. Ketua Bundesrat mewakili Presiden Federal, bila yang terakhir berhalangan.



c) Bundesversammlung (Badan Permusyawaratan).

Bundesversammlung yang dibentuk pada tahun 1951 berlokasi di kota Karlsruhe bertugas untuk mengawasi agar semua ketentuan peraturan di dalam UUD dipenuhi, Hanya Bundesversammlung yang dapat memutuskan apakah suatu partai yang berbahaya terhadap ?kebebasan-demokrasi UUD dilarang atau tidak.



2) Lembaga eksekutif :



a). Pemerintah Federal (Bundeskanzler)

Pemerintah Federal Jerman, disebut juga kabinet, terdiri atas Kanselir dan para menteri. Kanselir Federal mempunyai posisi istimewa dan mandiri dalam pemerintah dan dihadapan para menteri. Ia mengepalai kabinet federal, ia saja yang berhak membentuk kabinet; Kanselir memilih menteri dan mengajukan usulan mengikat kepada Presiden Federal untuk mengangkat maupun memberhentikan mereka. Selain itu, Kanselir juga menentukan jumlah menteri dan bidang tugas mereka. Beberapa kementrian disebutkdan dalam Grundgesetz; Kementerian Luar Negeri, Kementerian-kementerian Federal Dalam Negeri, Kehakiman, Keuangan dan Pertahanan. Pengadaan ketiga kementerian yang disebutkan terakhir merupakan persyaratan konstitusional. Posisi Kanselir yang kuat bertumpu pada kewenangannya : ia menentukan garis besar kebijakan pemerintah. Para menteri federal mengepalai bidang tugas masing-masing dengan menjalankan garis besar tersebut secara mandiri dan atas tanggung jawab sendiri. Dalam politik praktis, Kanselir harus juga mematuhi kesepakatan dengan partner koalisinya dan menghormati kepentingan mereka.


Tidaklah salah bila sistem pemerintahan Jerman juga dijuluki sebagai ?demokrasi Kanselir?. Kanselir Federal adalah satu-satunya orang dalam kabinet yang dipilih oleh parlemen, hanya ialah yang bertanggung jawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat. Pertanggungjawaban ini dapat berwujud ?mosi tidak percaya konstruktif?. Prosedur mosi ini sengaja dicantumkan dalam Grundgesetz sebagai perbaikan terhadap UUD Republik Weimar. Maksud mosi konstruktif ini untuk menghindari jatuhnya pemerintah atas ulah kelompok-kelompok oposisi yang hanya sepakat menolak pemerintah, tetapi tidak memiliki program alternatif bersama. Dalam sistem ini, Bundestag yang megnajukan mosi tidak percaya terhadap anselir, sekaligus harus memilih Kanselir baru. Percobaan menjatuhkan Kanselir melalui mosi ini telah dua kali dilakukan, tetapi baru satu kali berhasil : Pada bulan Oktober 1982 melalui mosi tidak percaya terhadap Kanselir Helmut Schmidt dipilihlah Helmut Kohl sebagai Kanselir baru. Grundgesetz tidak mengenal mosi tidak percaya terhadap menteri.

Struktur Federal Jerman



d) Presiden Federal (Bundespresident)

Kepala negara Republik Federal Jerman adalah Presiden Federal. Ia dipilih oleh Majelis Federal (Bundesversammlung), yang bersidang hanya untuk tujuan ini. Majelis Federal terdiri dari para anggota Bundestag dan jumlah yang sama utusan, yang dipilih oleh parlemen di setiap negara bagian. Kadang-kadang utusan yang terpilih itu adalah tokoh-tokoh terkemuka dan berjasa yang tidak duduk dalam parlemen negara bagian. Presiden Federal dipilih oleh Majelis Federal dengan suara terbanyak untuk periode lima tahun. Setelah itu dapat dipilih satu kali lagi.


Presiden Federal mewakili negara Jerman secara hukum antar bangsa. Ia mengikat peranjian atas nama Jerman dengan negara lain serta mengakreditasi dan menerima para duta besar. Namun kewenangan politik luar negeri tetap pada Pemerintah Federal.


Presiden Federal mengangkat dan memberhentikan para hakim federal, pegawai negeri di tingkat federal, serta para perwira. Ia dapat memberi grasi kepada terpidana. Ia mengawasi kesesuaian proses penyusunan undang-undang dengan konstitusi, sebelum undang-undang itu diumumkan dalam Lembaran Undang-Undang Federal.


Kepada Bundestag, (dengan memperhatikan perbandingan suara di parlemen itu) Presiden mengusulkan calon untuk dipilih sebagai Kanselir Federal, kemudian atas usulan Kanselir ia melantik serta memberhentikan para menteri Pemerintah Federal. Kemudian atas usulan Kanselir ia melantik serta memberhentikan para menteri Pemerintah Federal. Bila Kanselir Federal gagal dalam usahanya memenangkan mosi kepercayaan di Bundestag, maka kepala negara, berdasarkan usul Kanselir, dapat membubarkan Bundestag. Presiden Federal mewujudkan kesataun seluruh masyarakat politik dengan cara khusus. Ia memanifestasikan kebersamaan dalam negara dan tata konstitusional yang melampaui segala batas partai.


Walaupun sebagaian tugasnya besifat representatif, ia dapat menjadi penengah yang netral diluar pertarungan politik sehari hari dan dengan demikian menjadi tokoh penuh wibawa. Dengan pemikiran dan pernyataan mendasar tentang tema-tema besar saat ini, ia dapat memberkan pedoman bagi orientasi politik dan moral para warga.



3) Lembaga Yudikatif :

a. Umum

Perundang-undangan Republik Federal Jerman kebanyakan berupa hukum tertulis. Cakupannya hampir pada semua bidang kehidupan, sehingga dewasa ini legislasi merupakan penyesuaian dan perubahan (amandemen) terhadap hukum yang sudah ada. Tata hukum Jerman dibentuk oleh Undang-Undang Konstitusional, tetapi juga dipengaruhi perundang-undangan Masyarakat Eropa dan hukum internasional. Keseluruhan perundang-undangan federal mencakup sekitar 1900 undang-undang dan 3000 peraturan hukum. Perundang-undangan negara bagian meliputi bidang kepolisian dan hukum komunal, disamping itu terutama sekolah dan universitas, serta pers dan media elektronik.


Dalam kurun waktu keterpisahan selama empat dekade, tata hukum RFJ dan RDJ berkembang jauh berbeda. Setelah bergabungnya RDJ ke dalam Republik Federal pada tahun 1990, diputuskan untuk mengambil tindakan cepat untuk sejauh mungkin mempersamakan kedua tata hukum agar tercapai kesatuan hukum di seluruh wilayah Jerman. Hal ini menjadi sangat penting mengingat perluya pengembangan ekonomi di negara-negara bagian baru. Dengan memperhatikan situasi khusus dan perkembangan Jerman Timur selama ini, diberlakukan aturan-aturan penyesuaian secara meluas pada hampir setiap bidang hukum. Proses penyesuaian struktur peradilan, dengan beberapa pengecualian, saat ini telah dirampungkan.



b. Negara Hukum

Menurut sejarahnya, sistem hukum RFJ berasal dari tata hukum Romawi yang sebagian diambil alih, dan dari banyak sumber lain di daerah-daerah. Pada abad ke-19 untuk pertama kalinya disusun hukum sipil yang seragam untuk seluruh wilayah Reich Jerman. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Niaga sampai sekarang masih bernafaskan semangat liberalisme para penyusunnya. Prinsip yang mendasari kedua kitab ini adalah kebebasan mengikat perjanjian.


Jaminan-jaminan negara hukum menjadi jelas terutama dalam norma-norma hukum primer dan dalam perundangan mengenai tata cara hukum. Prinsip yang berlaku dalam hukum pidana dan yang oleh Grundgesetz diangkat menjadi prinsip konstitusional, berbunyi sebagai berikut: Suatu hanya dapat dihukum, apabila sudah berlaku undang-undang yang menetapkannya sebagai tindak pidana sebelum peristiwa itu terjadi (nulla poena sine lege). Jadi seorang hakim dilarang menggunakan pasal-pasal hukum pidana yang mengatur perbuatan lain yang mirip, ataupun memberlakukan undang-undang pidana dengan surut waktu. Yang juga bersifat konstitusional adalah prinsip bahwa atas perbuatan yang sama tidak boleh dijatuhi hukuman beulang kali berdasarkan hukum pidana umum.


Pembatasan kebebasan seseorang hanya mungkin melalui hukum formal. Keputusan mengenai keabsahan penangkapan dan lama penahanan hanya bisa diambil seorang hakim. Dalam setiap pembatasan kebebasan seseorang tanpa perintah hakim, keputusan hakim atas hal ini harus segera disusulkan.


Pihak kepolisian memang dapat menahan seseorang untuk sementara, tetapi tanpa perintah penangkapan orang tersebut hanya dapat ditahan paling lama sampai akhir hari penangkapan. Setiap orang mempunyai hak untuk didengar di pengadilan. Hal ini pun termasuk unsur prinsip negara hukum yang tercantum dalam UUD. Penyelenggaraan hukum dipercayakan kepada hakim-hakim yang independen dan hanya tunduk kepada hukum. Mereka sama sekali tidak dapat dipecat, juga tidak dapat dimutasikan tanpa persetujuan mereka. Peradilan istimewa dilarang.


Landasan-landasan negara hukum dalam peradilan Jerman hampir semuanya tertuang dalam undang-undang yustisi yang telah disusun pada abad ke-19. Ini terutama menyangkut Undang-Undang Tata Peradilan yang mengatur struktur, organisasi, dan bidang yuridiksi pengadilan, serta Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana. Kedua sumber hukum tersebut beserta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diberlakukan sejak tahun 1990, merupakan hasil perjuangan kelompok liberal dan demokratis dalam parlemen. Mereka menghadapi pemerintahan kekaisaran dalam perdebatan yang panjang dan sengit selama pertigaan terakhir abad ke-19.


Kitab undang-undang Jerman telah pula menjadi contoh untuk negara-negara lain: Kiatab Undang-Undang Hukum Perdata misalnya menjadi acuan untuk penyusunan kitab-kitab hukum sipil di Jepang dan Yunani.



c. Warga dan tata usaha negara

Setelah perkembangan politik di bidang hukum selama 100 tahun lebih, Grundgesetz menyempurnakan perlindungan hukum yang lengkap bagi warga terhadap tindakan aparatur negara. Setiap warga mendapat kemungkinan menggugat setiap tindakan negara yang menyangkut dirinya, apabila ia merasa hak-haknya dilanggar. Ini berlaku untuk semua tindakan administrasi negara seperti misalnya perhitungan tinggi pajak maupun keputusan tak naik kelas di sekolah, penahanan surat izin mengemudi atau penolakan terhadap permohonan izin mendirikan bangunan.


RDJ tidak mengenal pengadilan tata usaha; tetapi kini pengawasan menyeluruh terhadap adminstrasi negara juga berlaku di negara-negara bagian baru. Perlindungan hukum melalui pengadilan khusus masih dilengkapi kemungkinan yang dipunyai setiap warga untuk mengajukan pengaduan ke Mahkamah Konstitusional Federal. Pengaduan seperti itu merupakan sarana hukum luar biasa dalam menghadapi pelanggaran hak-hak asasi oleh alat negara.





d. Hukum dalam negara sosial

Grundgesetz memerintahkan pengembangan tata negara sosial. Oleh karena itu, kepentinangan sosial kini lebih banyak diperhatikan dalam penyusunan undang undang. Untuk maksud ini telah banyak diputuskan undang-undang, terutama yang berkaitan dengan hukum tenaga kerja dan hukum sosial, sejak berdirinya Republik Federal Jerma. Kepada perorangan, peraturan hukum ini menjamin pelayanan keuangan yang berbeda-beda jumlahnya dalam hal jatuh sakit, kecelakaan, kecacatan, pengangguran maupun setelah memasuki masa purnakarya.


Suatu contoh mengesankan dalam usaha melaksanakan prinsip negara sosialadalah hukum tenaga kerja. Mulanya hal ini hanya diatur secara singkat saja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di bawah judul ?Perjanjian Kerja?. Saat ini hukum tenaga kerja mencakup sejumlah besar undang-undang dan perjanjian tarif imbalan kerja, walaupun tetap bertumpu juga pada hasil putusan hakim. Peraturan hukum yang sangat berarti adalah Undang-Undang mengenai Perjanjian Tarif Imbalan Kerja, mengenai Perlindungan Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja, mengenai kedudukan Serikat Kerja dalam Perusahaan, mengenai Hak Para Pekerja untuk Ikut Menentukan Kebijakan Perusahaan dan Undang-Undang Peradilan Tenaga Kerja.



e. Organisasi lembaga penegakan keadilan

Ciri sistem peradilan Jerman adalah perlindungan hukum yang menyeluruh dan spesialisasi pengadilan yang luas. Terdapat lima jenis pengadilan:


1. ?Pengadilan umum? menangani kasus-kasus pidana, kasus perdata. Terdapat empat tingkatan: Pengadilan Distrik (Amtsgericht); Pengadilan Negeri (Landgericht); Pengadilan Tinggi (Oberlandesgericht) dan Mahkamah Agung Federal (Bundesgerichtshof).

2. ?Pengadilan Tenaga Kerja? menangani sengketa perdata yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta sengketa antara kedua mitra ketenagakerjaan yakni majikan dan syarikat pekerja. Memiliki tiga instansi pada tingkat wilayah, negara bagian dan federal.

3. ?Pengadilan Tata Usaha? menangani semua perkara publik di bidang hukum administrasi negara. Dengan instansi di tingkat wilayah, bagian dan federal.

4. ?Pengadilan Sosial? menangani semua persengketaan yang berkenaan dengan asuransi wajib jaminan sosial. Juga memiliki tiga Instansi seperti Pengadilan Tata Usaha.

5. ?Pengadilan Urusan Keuangan? mengurusi perkara yang menyangkut pajak dan retribusi.



Selain itu, masih ada Mahkamah Konstitusional Federal yang berdiri di luar kelima bidang peradilan yang diuraikan di atas. Lembaga ini tidak hanya merupakan pengadilan tertinggi RFJ, melainkan juga lembaga negara yang keberadaannya ditetapkan oleh konstitusi. Fungsinya memutuskan perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar.


Sistem sarana hukum yang sangat beragam dan membuka kemungkinan luas untuk memeriksa kembali keputusan pengadilan. Melalui naik banding dilancarkan kontrol putusan tersebut dari segi hukum dan dari segi fakta. Jadi dalam proses naik banding dapat juga dihadapkan fakta-fakta baru. Sementara dalam proses naik banding tahap dua (revisi) hanya diadakan pemeriksaan yuridis. Diselidiki apakah pengadilan menerapkan norma hukum primer secara tepat serta memperhatikan hukum acara yang berlaku.


Mahkamah Konstitusional federal Karlsruhe mengawasi ditaatinya Grundgesetz. Pengadilan ini misalnya memutuskan dakan persengketaan antara federasi dan negara bagian, ataupun antara lembaga-lembaga pemerintah federal. Hanya mahkamah inilah yang berwenang memutuskan, apakah suatu partai mengancam pokok tata negara yang demokratis dan merdeka dan karena itu melanggar konstirusi. Partai yang melanggar konstitusi juga menyelidiki apakah undang-undang federal dan undang-undang negara bagian tidak bertentangan dengan UUD; bila dinyatakan bertentangan maka undang-undang tersebut dicabut kembali. Berkenaan dengan undang-undang, pengadilan tertinggi ini hanya akan bertindak atas permohonan dari badan-badan tertentu seperti pemerintah federal, pemerintah negara bagian, sedikitnya sepertiga anggota parlemen atau pengadilan-pengadilan lain.


Sampai saat ini, Mahkamah Konstitusional Federal telah memutuskan lebih dari 114000 perkara. Sekitar 109640 diantaranya adalah pengaduan atas dasar konstitusi, tetapi hanya sekitar 2900 yang berhasil. Selalu saja diperkarakan masalah yang mempunyai jangkauan politis luas di dalam maupun di luar negeri dan menjadi pusat perhatian publik. Misalnya pernah diperiksa apakah ikut sertanya tentara Jerman dalam misi-misi PBB bertentangan dengan Grundgesetz. Selama ini sudah beberapa pemerintah pusat dari berbagai aliran politik harus tunduk di bawah keputusan dari Karlsruhe ini. Walaupun demikian Mahkamah Konstitusional Federal juga menekankan, bahwa tugasnya memang memiliki dampak politk, tetapi lembaga itu sendiri bukan suatu badan politik. Satu-satunya patokan adalah Grundgesetz, yang menentukan kerangka konstitusional bagi ruang gerak pengambilan keputusan politis. Mahkamah Konstitusional Federal terdiri dari dua senat, masing-masing beranggotakan delapan hakim yang dipilih setengahnya oleh Bundestag dan sisanya oleh Bundesrat untuk masa jabatan dua belas tahun. Pemilihan kembali tidak diperbolehkan.



7. Partai Politik, Organisasi Massa dan Pemilu

Sistem demokrasi modern tidak akan berfungsi tanpa adanya partai-partai politik saling bersaing. Partai yang terpilih untuk periode waktu terbatas mengemban tugas kepemimpinan politik dan fungsi pengawasan. Partai-partai tersebut memainkan peran penting dalam penataan politik.


Para penyusun Grundgesetz memperhitungkan hal itu dengan mencantumkan pasal terdiri (pasal 210 tenang partai politik.ditentukan bahwa, ?Partai-partai ikut serta dalam perwujudan cita-cita politik rakyat. Pendiriannya bebas. Susunan organisasi partai harus sesuai dengan prinsip demokrasi. Partai harus membeberkan sumber keuangannya didepan umum.?



a. Partai-partai di Bundestag.

Sejak pemilihan umum pertama untuk seluruh Jerman pada thaun 1990 ada enam partai yang duduk dalam Bundestag, yaitu : Uni Demokrat Kristen Jerman (CDU), Partai Sosialis Demokrat Jerman (SPD), Partai Demokrat Liberal (FDP), Uni Sosial Kristen (CSU), Partai Sosialisme Demokratis (PDS) dan ikatan antara Kelompok 90 dan Partai Hijau (B?ndnis 90/Die Gr?nen). CDU tidak mempunyai cabang di Bavaria, sedang CSU hanya muncul di negara bagian tersebut. Namun dalam Bundestag, CDU dan CSU membentuk satu fraksi, SPD, CDU, CSU dan FDP didirikan antara tahun 1945 dan 1947 di negara-negara bagian zone Barat. SPD didirikan kembali pada waktu itu dan tetap memakai nama partai pendahulunya. SPD lama yang umumnya didukung oleh kaum pekerja dilarang oleh rezim Hitler pada tahun 1933. Partai-partai lain adalah partai baru. Kedua partai berorientasi Kristiani, CDU dan CSU, terbuka baik untuk orang Kristen Katolik maupun Protestan, berbeda dengan partai katolik Zentrumspartei pada zaman Republik Weimar. Sedang FDP dalam programnya meneruskan tradisi liberaisme Jerman.


Dalam jangka waktu lima dasawarsa sejak pendiriannya, keempat partai itu mengalami berbagai perubahan penting. Pada tingkat federasi mereka semua sudah pernah saling berkoalisi ataupun bekerja sebagai oposisi. Kini mereka menganggap dirinya sebagai partai massa, yang mewakili seluruh golongan masyarakat. Di dalam masing-masing partai ada kelompok yang mewakili sayap yang berbeda-beda, hal mana mencerminkan keragaman pandangan dalam tubuh suatu partai massa.


Dari tahun 1983 sampai 1990 Partai Hijau turut duduk di parlemen. Partai ini didirikan pada tahun 1979 pada tingkat federal dan kemudian berhasil merebut kursi di sejumlah parlemen negara bagian pula. Partai Hijau, yang mula-mula mencakup kelompok penentang tenaga nuklir dan kelompok aksi anti peperangan, berasal dari gerakan radikal untuk kelestarian lingkungan hidup. Pada pemilu tahun 1990, Partai Hijau terganjal Klausul pembatasan, artinya tidak memperoleh kursi di parlemen karena tidak mencapai lima persen dari seluruh suara sah yang diberikan. Tetapi B?ndnis 90 (Kelompok 90) yang tergabung dengannya dalam satu daftar calon dan tampil di negara-negara bagian yang baru berhasil merebut kursi di Bundestag.pada bulan Mei 1993 kedua partai itu bergabung dengan nama ?B?ndnis 90/Die Gr?nen?, yang pada tahun 1994 berhasil memasuki Bundestag. Pada tahun 1998 mereka menjadi partai terkuat nomor empat dan membentuk koalisi pemerintah bersama SPD; Menteri Luar Negeri Federal yang baru, yang sekaligus Wakil Federal yang baru, yang sekaligus adalah Wakil Kanselir adalah dari partai ?B?ndnis 90/Die Gr?nen?.


PDS adalah susulan dari Partai Persatuan Sosialis Jerman (SED), yang dahulu menjadi partai negara di Jerman Timur. Setelah Jerman bersatu, PDS tidak mampu mencapai kedudukan sebagai kekuatan politk yang berarti. Dalam pemilu 1990, PDS ? seperti halnya Kelompok 90 / Partai Hijau ? dapat berebut kursi di Bundestag hanya melalui peraturan khusus bagi negara-negara bagian baru. Di wilayah bekas Jerman Timur tersebut, klausul pembatas ketika itu diterapkan secara terpisah. Dalam pemilihan umum 1994, PDS berhasil memperoleh kedudukan di Bundestag karena merebut empat mandat langsung di Berlin. Jumlah mandat langsung yang sama mereka capai pula pada tahun 1998, namun sekaligus berhasil melampaui batas 5 persen dan karenanya memperoleh status fraksi.



b. Klausul Pembatas.

Dari 36 partai yang ikut serta dalam pemilihan Bundestag pertama pada tahun 1949, tinggal empat saja yang duduk dalam parlemen hasil pemilu 1990. konsentrasi seperti ini disebabkan terutama oleh adanya klausul pembatas yang diberlakukan sejak 1953 dan diperketat lagi pada tahun 1957. menurut klausul itu, partai yang bisa mengirim wakilnya ke Bundestag hanyalah partai yang berhasil mengantongi sedikitnya lima persen dari jumlah suara sah, atau memenangkan tiga mandat langsung. Mahkamah Konstitusional Federal dengan jelas menyatakan menerima klausul ini yang bertujuan untuk menghindari pembiasan kekuatan politik yang terlalu luas seperti yang terjadi pada masa Republik Weimar, dan untuk memungkinkan adanya mayoritas yang mampu membentuk pemerintahan.


Untuk kelompok minoritas, klausul pembatas tidak diberlakukan. Umpamanya di parlemen negara bagian Schleswing Holstein ada seorang wakil Himpunan Pemilih Schleswig Selatan yang mewakili minoritas Denmark, walaupun mereka hanya mencakup jumlah suara di bawah lima persen.


Pemungutan suara komunal untuk tingkat kota dan kebupaten tak jarang berbeda jauh dari pemilihan tingkat federal dan negara bagian. Dalam pemilihan ini, apa yang dinamakan ?partai-partai balai kota? sering memainkan peranan penting sebagai perserikatan bebas para pemilih.



c. Sistem pemilihan umum.

Pemilihan umum untuk semua Dewan Perwakilan Rakyat bersifat umum, langsung, bebas, sama dan rahasia. Setiap warga negara Jerman yang telah berusia 18 tahun mempunyai hak pilih, dengan syarat telah tinggal di Jerman selama paling sedikit tiga bulan dan tidak kehilangan hak pilihnya; apabila dipenuhi prasyarat-prasyarat tertentu, orang-orang Jerman yang tinggal di luar negeri juga dapat memilih (?hak pilih aktif?). Seitap orang yang paling sedikit sudah satu tahun memiliki kewarganegaraan Jerman dapat mencalonkan diri dalam pemilihan umum, dengan syarat telah mencapai umur 18 tahun pada hari pemilihan umum dilaksanakan, tidak kehilangan hak pilih aktifnya atau karena keputusan hakim dicabut haknya untuk dipilih atau menduduki jabatan publik (?hak pilih pasti?). Tidak ada tahap pemilihan pendahuluan. Para calon untuk pemilihan pada umumnya diajukan oleh partai-partai, tetapi terdapat kemungkinan calon-calon perorangan yang tidak berpartai untuk mengajukan diri. Sistem pemilihan Bundestag adalah peraturan ?pemilihan sebanding yang bersifat personal?.setiap pemilih mempunyai dua suara. Dengan suara pertama ia memilih salah satu calon dari wilayah pemilihannya menurut sistem mayoritas relatif; calon yang mendapat suara terbanyak dinyatakan terpilih. Dengan suara kedua, pemilih menentukan wakil-wakil yang akan memperoleh mandat di Bundestag melalui apa yag disebut daftar calon negara bagian. Hasil suara dari setiap wilayah pemilihan dan dari daftar tersebut diperhitungkan sedemikian rupa sehingga pebagian jumlah kursi di Bundestag nyaris sebanding dengan persentase suara bagi masing-masing partai. Apabila suatu partai mendapat mandat langsung di wilayah-wilayah yang lebih banyak daripada jumlah kursi yang semestinya menurut persentase suara, maka ia tetap boleh memegangnya sebagai ?mandat tambahan?, tanpa ada kompensasi yang diberikan pada partai-partai lain. Dalam hal ini, Bundestag akan memiliki jumlah anggota yang melebihi jumlah yang ditetapkan peraturan, yaitu 656 orang wakil rakyat. Oleh sebab itu sekarang ada 669 wakil rakyat. Peraturan megenai daftar calon negara bagian dimaksudkan agar setiap partai mampu mengirim wakil-wakilnya ke Bundestag sesuai perolehan suara masing-masing. Selain itu, dengan adanya mandat langsung, setiap warga diberikan kemungkinan untuk lansung memilih politisi tertentu. Biasanya masyarakat menunjukkan minat yang cukup besar dalam pemilu. Pada tahun 1998, 82,2 persen pemilih menggunakan hak pilih mereka. Dalam pemilihan dinegara bagian dan pemilihan komunal angka ini berubah-ubah, namun biasanya berkisar pada 70 persen.



d. Keanggotaan dan Pembiayaan

Berdasarkan kedudukan pada bulan Oktober 1998, partai-partai yang diwakili dalam Bundestag memiliki jumlah anggota sebagai berikut : SPD 851.000, CDU 690.000, CSU 177.000 FDP 94.000, PDS 123.000, B?ndnis 90/Die Gr?nen 43.000. Setiap partai memungut iuran keanggotaan. Namun jumlahnya hanya cukup untuk menutup sebagian dari pengeluaran. Juga sumbangan untuk kas partai yang datang dari simpatisan politik tak akan mencukupi. Selain itu ada bahaya bahwa sumbangan dalam jumlah dapat mempengaruhi kebijaksanaan partai itu sendiri. Karenanya berdasarkan pengaturan baru pembiayaan partai dalam Undang-undang Kepartaian yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1994, dalam pemilihan umum untuk Bundestag, Parlemen Eropa dan parlemen-parlemen negara bagian (Landtag), partai-partai setiap tahunnya mendapat 1,30 DM per suara dari pemerintah untuk perolehan sampai dengan lima juta suara yang sah. Selain itu diberikan pembayaran 0,50 DM untuk setiap 1 DM yang diterima partai dari iuran anggota atau dari sumbangan-sumbangan. Jumlah-jumlah ini tidak boleh lebih besar daripada pemasukan dana yang diperoleh partai pertahun. Pembelian dari pemerintah untuk semua partai sebagai keseluruhan dalam setahun tidak boleh melebihi 230 juta DM (batas tertinggi mutlak).


Partai-partai di RFJ umumnya mempunyai tradisi dasar demokrasi yang meneruskan tradisi yang sudah berjalan lama. Perbedaan ideologi diantara partai politik tidak menjadi masalah dalam mencetuskan suatu perekonomian yang bebas, demokratis dan hak asasi manusia yang merata. Partai yang ikut dalam pemilu di RFJ banyak jumlahnya, tapi tidak semua berhasil masuk tingkat nasional karena tidak memebuhi persyaratan (5 % kausal).


Partai-partai membantu memenuhi keinginan dan tuntutan politis rakyat. Di dalam alam demokrasi di RFJ, partai politik merupakan elemen yang hidup. Keanggotaan partai di RFJ tidak terbatas pada golongan-golongan tertentu seperti kaum buruh, petani ataupun kelompok intelektual. Disamping partai politik, di RFJ juga terdapat banyak Organisasi Massa dan LSM lokal maupun asing.



1) Partai-partai besar yang ada saat ini.

a). Christlich demokratische Union (CDU)

Ketua : Ny. Angela Merkel

Partai yang lahir pada tahun 1945 dan menyatakan dirinya sebagai partai rakyat yang mencakup masyarakat dengan perbedaan kepercayaan dan berjuang untuk semua kelompok masyarakat. Politik partai CDU berdasarkan pada pemahaman kekristenan manusia dan tanggung jawabnya dihadapan Tuhan. Program dasar CDU adalah menganut nilai-nilai kebebasan, solidaritas dan keadilan dengan berpegang pada prinsip etika kekristenan, perekonomian sosial serta keterikatan pada dunia Barat.

b). Christlich Soziale Union (CSU)

Ketua : Edmund Stoiber

Partai CSU adalah adik partai CDU yang lahir pada tahun 1945 dan merupakan partai politik yang berperan diwilayah negara bagian Bayern (Bavaria). Partai CSU memegang prinsip tradisi keagamaan (kristen) serta berjuang untuk semua lapisan masyarakat dan golongan sosial yang demokratis. Partai CSU adalah partai yang konservatif, liberal dan sosial. Di dalam Bundestag (Parlemen) partai CDU dan CSU menyatukan diri dalam satu fraksi CDU/CSU.

c). Sozialdemokratische Partai Deutschland (SPD)

Ketua : Gerhard Schroder

Partai SPD adalah partai yang tertua di RFJ, yang muncul dari sisa-sisa partai buruh pada masa pemerintahan Republik Weimar dan selanjutnya pada masa Hitler memegang kekuasaan pada tahun 1933. Pada awalnya partai SPD memperjuangkan nasib pekerja/buruh, namun dewasa ini SPD merupakan partai rakyat yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan berorientasi kepada kesejahteraan umum serta mengadakan reformasi sosial.





4). Freie demokratische Partei (FPD)

Ketua : Dr. Wolfgang Gerhardt

Partai FDP lahir pada tahun 1948 dan menyatakan dirinya sebagai partai liberal yang pernah hidup di Jerman pada tahun 1933. Sampai tahun 1970-an partai FDP ini merupakan partai kekuatan ketiga yang selalu turut dalam kepemerintahan sebagai partner koalisi. Fungsi ini kemudian terhapuskan oleh keberadaan partai Die Gr?nen pada awal tahun 80-an

5). B?ndnis 90 I Die Gr?nen

Ketua : Ny. Antje Radcke, Ny. Gunde Rostel

Partai ini lahir dari suatu gerakan kelompok pencinta alam, penentang penggunaan tenaga atom dan kelompok pasific yang aktif pada tahun 1980-an. Partai Die Gr?nen merupakan satu partai alternatif terhadap partai-partai besar lainnya yang sudah mapan. Dia Gr?nen berpendapat bahwa kehidupan peradaban dunia sudah mencapai titik kritis sehingga perlu diadakan penanganan dan pemikiran baru dalam menerapkan politik, selanjutnya penghormatan HAM dan penerapan demokrasi adalah merupakan persyaratan yang tidak dapat diabaikan oleh suatu negara.

6). Partai Demokratische Sozialismus (POS)

Ketua : Prof : Dr. Lothar Bisky

Partai PDS adalah penerus partai tunggal di Jerman Timur (SED) yang merupakan organ pemerintah, penguasa tunggal. Setelah unifikasi Jerman, partai SED bubar dan muncul partai PDS. Pada dasarnya PDS memegang prinsip demokrasi-sosial yang bergerak di wilayah negara bagian Jerman sebelah timur karena di wilayah negara bagian sebelah barat partai PDS ini tidak populer dan dianggap sama dengan partai SED. Di samping itu terdapat partai-partai kecil yang beroperasi di wilayah-wilayah tertentu saja dan partai-partai yang berhaluan kanan ataupun kiri





2) Partai yang berhaluan kanan radikal

Dalam tahun 1999 mulai terlihat perkembangan partai-partai yang berhaluan kanan. Dalam pemilihan tingkat pusat kelompok radikal kanan (Reps, DVU) tidak berhasil mencapai tujuannya. Ternyata keberhasilan partai DVU (Deutsche Volks Union) di negara bagian Sachsen-Anhalt bukan merupakan batu loncatan dalam pemilihan tingkat pusat.


Di dalam partai-partai yang berhaluan kanan sering terdapat pertentangan pendapat sehingga penerapan politik praktis tidak dapat mempunyai basis yang baik dan dimengerti masyarakat. Pada umumnya di dalam partai-partai ini emosi lebih diutamakan dari pada pemikiran dan strategi politik yang matang. Partai-partai yang berhaluan kanan kebanyakan mempunyai hubungan dekat dengan kelompok Skinheads yang menghalalkan kekerasan dan bersikap anti orang asing. Beberapa partai yang berhaluan kanan :

a) Die ReDublikaner (REPS)

Ketua : Dr. Rolf Schliere



b) DVU (Deutsche Volks Union)

Ketua : Dr. Gerhard Frey



c) NPD (Nationaldemokratische Partai Deutschland)

Ketua : Udo Voigt



d) Junge Nationaldemokrate (IN)

Ketua : Holger Apfel





3) Partai berhaluan kiri

Kebanyakan partai-partai yang berhaluan kiri mendapat dukungan dari kelompok pemotres. Untuk dapat mempertahankan eksistensinya partai-partai kiri mengadakan hubungan kerjasama. Dalam pemilihan pada tanggal 28 September 1998 partai DKP (Deutsche Komunistische Partei) mendukung partai PDS. Beberapa partai yang berhaluan kiri :

a) Deutsche Komunistische Partei (DKP)

Ketua : Heinz Stehr

b) Partei des Demokratischen Sosialismus (PDS NRW)

c) Marxistisch-Lenninistische Partei Deutschland (MLPD)

Ketua : Stefan Engel



4) Organisasi Massa

Disamping partai-partai, di RFJ terdapat organisasi massa yang pada umumnya berorientasi pada partai politik yang sealiran. Organisasi tersebut adalah :

a) Gabungan Serikat Buruh (Deutscher Gewerksschaft Bund)

b) Gabungan Pengusaha Jerman (Deutscher Arbeitsgeber Verband)

c) Asosiasi Guru Jerman

d) Organisasi Pemuda Sosialis

e) Organisasi Pemuda Kristen Jerman



5) Organisasi Radikal Kiri.

Aktivitas organisasi radikal kiri anarkis pada tahun 1999 tidak bertambah. Tujuan dari pada organisasi-organisasi kiri radikal ini adalah perubahan sistem kapitalisme, lebih memperhatikan nasib kaum buruh sebagai pilar pendukung kemasyarakatan. Aksi yang bersifat terorisme adalah berupa aksi pemboman, aksi pembakaran dan merusak bangunan. Kelompok ini adalah antara lain :

a) Anti Imperialistische Zelle (AIZ)

b) Rote Armee Fraktion (RAF)

c) Revolutionare Zellen (RZ) I Rote Zora



6) Organisasi Warga Asing

Kebebasan untuk berorganisasi dan mengemukakan pendapat dan berpolitik di RFJ digunakan sebagai peluang oleh para pelarian warga asing melanjutkan kegiatan politiknya melawan penguasa di negeri asalnya. Beberapa dari organisasi-organisasi ini diawasi oleh dinas keamanan Jerman karena dinilai sangat progresif, radikal dan membahayakan. Beberapa organisasi radikal asing di RFJ adalah :

a) ICCB (Persatuan Kekeluargaan Islam)

Ketua : metin Kaplan

b) IGMG (Islam Toplumu Milli Gorus)

Ketua : Ali Yuksel

c) DHKP-C (Front Pembebasan Rakyat)

Ketua : Dursun Karatas

d) PKK (Partai Buruh Kurdi)

Ketua : Abdullah Ocalan

e) FIS (Front Islam)

FIS muncul di RFJ pada tahun 1989 ketika pemerintah Aljazair melaksanakan liberalisasi kepartaian. Di RFJ FIS mempunyai anggota sebanyak 300 orang dan berkedudukan di Koln dan Aachen

f) GIA (Front Islam dan grup Bersenjata Islam)

GIA adalah pecahan dari FIS. Berdiri sendiri sejak tahun 1991.

g) IBP (Persatuan Islam Palestina)

Dibentuk pada tahun 1982 sebagai anak organisasi HAMAS dan beranggota sebanyak 200 orang

h) Hizb-Allah

Dibentuk pada tahun 1982 di Libanon atas inisiatif Iran mempunyai anggota di RFJ sebanyak 700 orang

i) U.I.S.A (Union Pelajar Islam di Eropa)

Berkedudukan di Berlin dan mempunyai anggota sebanyak 200 orang. Organisasi U.I.S.A dekat dengan pemerintah Iran.

j) NWRI (dewan Nasional Perlawanan Iran)

Berkedudukan di Koln dan mempunyai anggota sebanyak 330 orang

k) LPK (Gerakan kemerdekaan Rakyat Kosovo)

Didirikan pada tahun 1982 di Kosovo dan mempunyai anggota sebanyak 400 orang

l) LTTE (Liberation Tigers of Tamil Ealam)

Didirikan pada tahun 1972 berkedudukan di Monchengladbach dan mempunyai anggota sebanyak 240 orang

m) BK dan ISYF

Dibentuk tahun 1984 berkedudukan di Frankfurt/Main, anggota 200 orang





8. Pemilihan Umum

Setiap 4 tahun sekali diadakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan yang ada untuk memilih Bundestag (parlemen), Landtag (perwakilan negara bagian) dan Komunal. Sistem pemilu ini bersifat keseluruhan, segera, bebas, rahasia, sama dan tertutup, yang ditentukan wilayahnya. Para pemilih (warga negara Jerman yang sudah berumur 18 tahun) dipanggil untuk memenuhi kewajibannya, setiap pemilih mempunyai 2 suara. Dengan suara pertama dapat dipilih calon (kandidat) dari wilayah yang bersangkurtan, sedangkan suara kedua menentukan partai untuk parlemen (Bundestag), partai-partai ini harus mempunyai paling tidak 5 dari suara pemilih untuk harus mempunyai paling tidak 5 % dari suara pemilih untuk dapat masuk ke Parlemen (5 % klausal).



1) Situasi pra Pemilu 2002

Suasana politik dalam negeri Jerman diwarnai dengan persaingan partai politik untuk menarik simpati dan suara masyarakat pada Pemilu September 2002. Isu nasional, regional maupun global tidak luput dari sasaran tema pemilu diantaranya masalah pengangguran, tunjangan sosial, perpajakan, imigrasi, terorisme, krisis Irak dan lain-lain.


Pada awalnya partai pemerintah koalisi, partai SPD (Sosial Demokrat) dan Partai Hijau (dia grunen) seolah tidak ada harapan untuk menang karena tidak dapat merealisasikan janjinya di bindang ekonomi pada pemilu tahun 1998. Kondisi ini tidak mematahkan semangat koalisi dengan memilih isu keamanan dalam melawan teror internasional, menolak semua tindakan bahwa ketidakberhasilan perekonomian dari kebijakan partainya serta melakukan pembenahan partai diantaranya memberhentikan Menteri Pertahanan yang terlibat kasus penerimaan uang.


Terakhir pada bulan Agustus 2002, dalam menanggulangi bencana banjir di wilayah Jerman bagian timur, pemerintah mengeluarkan dana solidaritas banjir sebensar 6,9 milyar Euro dengan meningkatkan pajak perusahaan dan menunda reformasi pajak yang sedianya tahun 2003 menjadi tahun 2004, dalam menangani banjir tersebut pemerintah juga mengerahkan instansi kemanan nasional termasuk militer.


Menghadapi Pemilu Nasional Jerman pada tanggal 22 September 2002, pemerintah Kanselir Schroder ditimpa berbagai masalah berat diantaranya rendahnya pertumbuhan ekonomi, peningkatan jumlah pengangguran, kesehatan dan pensiun serta penurunan penilaian kemampuan kepemimpinan Schroder. Pihak oposisi yang dimotori oleh Union partai CDU (Kristen Demokrat) dan Csu (Kristen Sosialis) memmanfaatkan peluang tersebut untuk menurunkan popularitas partai koalisi.


Untuk melawan Schroder, pihak oposisi mengajukan calon Kanselir dari partai CSU, Edmund Stoiber karena alasan popularitas ketua partai CDU (partai oposisi terbesar) Angela Markel dinilai kurang populer.


Usaha-usaha lain termasuk memunculkan issu-issu penting seperti kebijakan Schroder yang menolak Jerman ambil bagian dalam intervensi militer AS ke Irak, jika dilakukan tanpa resolusi PBB. Adapun isu militer yang dijadikan tema dalam pemilu adalah wajib militer, pemanfaatan di dalam negeri serta penghematan anggaran Bundeswehr.



2) Hasil Pemilu Nasional 2002

Pemilu Nasional September 2002 akhirnya dimenangkan tipis oleh SPD dan berhasil melanjutkan pemerintah koalisi dengan partai hijau untuk periode 2002-2006. Perolehan kursi dalam Parlemen dapat digambarkan sebagai berikut :



No Partai Perolehan Kursi Pros Naik / Turun

1 SPD (Sosial Demokrat 256 Kursi 38,5 % -2,6 %

2 Union (CDU/CSU) 248 Kursi 38,5 % + 3,2 %

3 Die Grunen 47 Kursi 8,6 % + 2,1 %

4 FDP (Liberal) 47 Kursi 7,3 % + 1,0 %

5 PDS (Demokrat Sosial 2 Kursi 4,2 % - 1,0 %



9. Kebijakan Politik Dalam Negeri

1) Memantapkan penyatuan Jerman secara menyeluruh khususnya dalam aspek sosial dan ekonomi. Melanjutkan pembangunan di Jerman bagian Timur agar terwujud kesamaan dengan negara bagian lainnya.

2) Pemerintah koalisi SPD dan Die Grunen sudah dari awal menyatakan akan menerapkan politik penghematan sehingga dalam hal ini tidak akan diadakan pengecualian.

3) Meningkatkan upaya dalam menurukan angka pengganguran dan kelesuan ekonomi yang sedang dihadapi saat ini.

4) Melanjutkan integrasi negara bagian eks wilayah Jerman Timur (RDJ) dengan mengadakan berbagai kemudahan-kemudahan untuk pihak industri yang akan menanamkan kapital.

5) Mengijinkan kelompok dan organisasi baik yang berhaluan kiri ataupun kanan bergerak selama keamanan negara dan keselamatan rakyat tidak terganggu.

6) Keputusan Parlemen dalam menghadapi berbagai kasus/isu nasional maupun internasional :

a) Pada tanggal 2 Maret 2002 maratifikasi Protokol Kyoto tentang perlindungan lingkungan dalam upaya mengurangi tinggkat pengotoran udara melalaui karbon dioksida.

b) Pada tanggal 19 April 2002 disetujui Amademen UU Kepartaian yang mengatur masalah sumbangan yang selama ini diselewengkan. Ditentukan cara pelaporan dan sanksi hukumannya.

c) Pada tanggal 2 April disyahkan penambahan pasal 129 b sebagai reaksi / upaya penanggulangan teror internasional. Pasal tersebut memungkinkan pihak berwajib Jerman menindak organisasi teror asing yang bersembunyi atau mempersiapkan aktivitasnya di Jerman.

d) Pada tanggal 28 Juni 2002 disetujui UU yang menolak pemikiran dan aktivitas yang bersifat Anti Semitis.

e) Pada tanggal 14 November UU tentang Pajak Lingkungan.

f) Parlemen menjatuhkan sanksi-sanksi kepada partai CDU maupun SPD atas kesalahan pembukuan uang sumbangan dengan cara mengurangi besar sumbangan / tunjangan kepada kedua partai masing-masing 792.000 Euro dan 511.000 Euro.



10. Analisa singkat

1) Di dalam iklim demokrasi RFJ yang tampaknya tanpa batas, segala kegiatan partai politik, organisasi masa dapat bergerak dengan bebas baik dalam menampilkan pendapatnya ataupun kritik terbuka terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Hak otonomi yang dipunyai negara bagian terbatas dalam pengaturan masalah-masalah tertentu saja yang berkaitan dengan kebutuhan negara bagian masing-masing, sedangkan masalah politik Luar Negeri, Keuangan dan Pertahanan adalah kewenangan pemerintah pusat.



2) Pemerintah RFJ menerapkan politik luar negeri yang diterapkan oleh pemerintah RFJ adalah bebas aktif dengan tujuan membantu adanya kerjasama internasional dalam membina satu kelestarian di dunia. Mengingat bahwa kegagalan proses demokratisasi dibekas negara-negara blok Timur akan mengundang risiko besar, pemerintah RFJ bersifat loyal, mendukung baik dengan mengirimkan tenaga ahli ataupun dengan mengucurkan dana agar proses demokratisasi negara-negara tersebut dapat berlangsung dengan baik dan tuntas. Politik dialog perdamaian ini sepaham dengan jalur politik yang dilaksanakan oleh NATO, oleh karena itu RFJ sepenuhnya menyokong NATO.



3) Timbulnya partai politik yang beraliran kanan yang memaksa pemerintah RFJ untuk mengoreksi politik yang diterapkan seperti pengetatan peraturan permohonan suaka politik dan mengadakan peraturan-peraturan ketat perihal keorganisasian. Peraturan ini terutama ditujukan kepada partai dan organisasi asing demi terwujudnya keamanan.



4) UE yang awalnya terdiri dari lima negara telah berkembang, membesar dan mempunyai anggota sebanyak lima belas negara. Karena kesenjangan ekonomi merupakan dasar dan persyaratan terwujudnya kestabilan disatu negara maka sebagai konsekuensi selanjutnya adalah perluasan UE kewilayah Timur. RFJ tidak melihat adanya kerugian dan mendukung upaya ini.



11. Kesimpulan :

Berdasarkan analisa di atas maka ditinjau dari aspek politiknya dapat disimpulkan:



1) Kemampuan

a) Sistem politik sudah berjalan dan berpegang teguh pada azas Trias Politica, yaitu membagi kekuasaan kepada tiga lembaga (Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif) ditambah dengan sistem kontrol sosial melalui media massa, mampu mencegah munculnya penguasa tunggal maupun diktator. Sistem politik dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi mampu menjamin tersalurkannya aspirasi masyarakat.

b) Perubahan yang terjadi di Eropa khususnya dan blok timur pada umumnya memaksa pemerintah Jerman merubah titik berat penerapan politiknya.

Tetap berfokus pada kepentingan nasionalnya, pemerintah Jerman meningkatkan kerjasama dan hubungan bersahabat tidak saja dikalangan Eropa tetapi juga dengan negara-negara non Eropa. Karena sebagai negara industri RFJ membutuhkan kelangsungan pasokan sumber energi dan bahan baku industri, serta perluasan pangsa pasar bagi hasil industrinya.

c) Walaupun RFJ berintegrasi secara penuh terhadap NATO, sebagai salah satu anggota UE RFJ tetap memiliki kebebasan menerapkan politik dialog perdamaian atas dasar kepentingan timbal balik. Politk luar negeri RFJ tidak selamanya sejalan dengan Amerika dan negara UE lainnya berdasarkan nilai-nilai yang dianutnya, hal ini dibuktikan saat menolak untuk berpartisipasi aktif dalam menyerang Irak.



2) Kerawanan

a) Untuk menerapkan demokrasi dan kebebasan berpendapat, walaupun dibayangi dosa sejarah (rezim Hitler) pemerintah RFJ tetap mentolerir partai dan organisasi yang beraliran kanan, kiri maupun kelompok radikal lainnya untuk tumbuh dan melakukan aktivitas. Kelompok semacam ini sangat berpotensi menjadi wadah dan bibit dari kelompok teroris.

b) Negara RFJ yang berbatasan dengan 9 negara tetangga merupakan negara sasaran pendatang asing. Perbatasan yang terbuka memudahan adanya lalu lintas pengungsi perang, pemohon suaka politk ataupun orang asing lainnya yang mengharapkan kesejahteraan yang lebih baik dengan tinggal dan bekerja di RFJ.



3) Kemungkinan Cara Bertindak

a) Mengetatkan peraturan pembentukan partai, organisasi nasional ataupun asing dan melarang partai yang beraliran radikal baik kanan maupun kiri nasional ataupun asing yang mengancam keamanan negara.

b) Mengadakan pengontrolan yang lebih ketat terhadap pendatang warga asing baik yang menggunakan jalan darat, laut ataupun udara untuk menjaga penyalahgunaan kesempatan dan kebebasan yang berlaku di RFJ. Pengetatan peraturan untuk mendaptkan visa, kriteria permohonan suaka.

c) Dukungan pemerintah RFJ terhadap politik NATO yang berdasarkan perdamaian, sesuai dengan prinsip pemerintahan sekarang. Walaupun keteguhan angkatan bersenjata RFJ untuk tetap berperan dengan peralatan dalam melaksanakan politik yang bersahabat dan dalam mengemban misi-misi perdamaian yang diberikan oleh PBB ataupun oleh NATO.

Beri nilai konten ini  
Responsive image