Generasi muda terancam kehilangan pekerjaan, bila tak mampu menyesuaikan diri.

oleh Apriliyadi 180

 

 

Sejalan dengan laju perubahan dan modernisasi yang diiringi meningkatnya kemampuan dan kecanggihan teknologi informasi, kehidupan sosial kemasyarakatan mengalami perubahan, baik menyangkut kebutuhan material atau non material.

 

Tantangannya, peningkatan kemampuan dan kecanggihan teknologi ini, terutama terkait dengan perubahan kegiatan ekonomi (disruptive innovation) dinilai akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja di berbagai perusahaan. Perkiraannya, sekitar 5,1 juta orang di Indonesia akan kehilangan pekerjaan.

 

Meski begitu, seperti dikatakan Chatib Basri, Mantan Menteri Keuangan 2013-2014, bahwa disruptive innovation ini tak sepenuhnya menghilangkan pekerjaan. Perawat misalnya, akan tetap dibutuhkan asalkan memiliki kecakapan mengoperasikan mesin pengolah data pasien. Begitu juga dengan analis ataupun teller bank.

 

Artinya, ada jenis-jenis pekerjaan lama yang akan tetap relevan dengan keahlian baru yang bisa didapat melalui pendidikan vokasi ataupun pelatihan-pelatihan. Karena itu, yang akan hilang sebenarnya adalah mereka yang tidak mampu menyesuaikan diri.

 

Penguatan Vokasi Industri

 

Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sesungguhnya telah melakukan beberapa upaya dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia di tengah perubahan besar dunia industri.

 

Inpres tersebut ditujukan kepada 12 Menteri Kabinet Kerja (termasuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Perindustrian), 34 Gubernur, dan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BsnP). Dalam Inpres tersebut, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada para menteri, para gubernur, dan kepala BSNP agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan revitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas daya saing SDM Indonesia.

 

Untuk merealisasikan amanat Presiden tersebut, Kemendikbud segera mendorong program ‘Revitalisasi SMK’. Kunci utama dari revitaliasi SMK menurut Mendikbud Muhadjir Effendy adalah kesesuaian antara demand dengan supply atau link and match. Itu sebabnya berbagai standar pendidikan di SMK terus dibenahi, terutama kurikulum yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar dalam merespon derasnya persaingan.

 

Konkritnya, Revitalisasi SMK ini fokus untuk; membuat peta jalan SMK; menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan (link and match); meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; meningkatkan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan dunia usaha/industri; meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK; dan membentuk Kelompok Kerja Pengembangan SMK.

 

Untuk tahun 2017 kemarin, seperti ditetapkan dalam Peta Jalan Pendidikan Vokasi 2017-2019, bahwa tahun 2017 merupakan tahun konsolidasi, maka apa yang dilakukan Tim Revitaliasi Direktorat Pengembangan SMK beserta sekolah-sekolah SMK sesungguhnya berusaha fokus pada pencapaian 3 aspek utama, yaitu: peningkatan akses layanan mutu, penyelarasan kurikulum (termasuk inovasi pembelajaran), dan inovasi kelembagaan.

 

Hasilnya, banyak SMK yang mulai berbenah, antara lain menyelaraskan kurikulumnya dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja, meningkatkan kompetensi guru dengan berbagai pelatihan dan pemagangan di dunia industri/dunia usaha, meningkatkan mutu kelembagaan, meningkatkan kerjasama dengan kementrian/lembaga, pemerintah daerah, dan dunia usaha/industri.

 

Upaya lain yang ditempuh pemerintah adalah mendorong pendidikan vokasi industri. Program ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia sesuai kebutuhan dunia industri saat ini. Dengan SDM yang terampil, niscaya produktivitas industri dalam negeri akan meroket sekaligus memacu daya saing Nasional di kancah global.

 

Program ini secara resmi diluncurkan oleh Wapres JK dengan didampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, serta Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Selain itu juga dihadiri Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi serta pejabat di lingkungan Kemenperin dan pemerintah daerah.

 

Program penguatan vokasi industri di lingkup Kemenperin meliputi; pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi, pelatihan industri berbasis kompetensi, pemagangan industri, dan sertifikasi kompetensi.  Melalui empat model pendidikan ini, diharapkan dapat muncul tenaga-tenaga kerja industri yang memiliki kompetensi mumpuni dan sesuai dengan yang dibutuhkan industri.

 

Menurut Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, melalui empat model pendidikan ini, diharapkan dapat muncul tenaga-tenaga kerja industri yang memiliki kompetensi mumpuni dan sesuai dengan yang dibutuhkan industri. Hingga saat ini, Kemenperin telah mengembangkan vokasi industri di 9 Politeknik, 9 SMK, dan 1 Akademi Komunitas yang semua sudah link and math dengan industri. Ke depan, semua lembaga ini akan diarahan menjadi dual system, seperti sudah diterapkan di Eropa, khususnya Jerman, Swiss dan lain sebagainya.

 

Sinergi Lintas Sektoral

 

Sinergi tentu saja menjadi paling utama. Karena upaya apa pun, bila dijalankan tanpa koordinasi dengan sektor lainnya hanya akan menghasilkan perubahan kecil saja. Padahal, untuk menghadapi perubahan besar (disruption) dibutuhkan usaha dan perubahan yang besar pula.

 

Dalam konteks inilah penting kiranya ada sinergi antara Kementrian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) atau pun pihak lainnya dalam mempersiapkan SDM yang handal dan berdaya saing.

 

Hal ini lantaran di luar aspek fisik, RPJMN 2015-2019 sesungguhnya telah menekankan upaya pendidikan kualitas manusia, yang lebih menekankan pada peningkatan penguasaan iptek untuk meningkatkan daya saing.

 

Bahkan menurut Bappenas, peningkatan kualitas manusia dan penguasaan iptek ini, sejalan dengan arah kerangka pengembangan wilayah secara nasional, untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri.

 

Jangan sampai kerangka pendidikan vokasi industri sebagaimana amanat Presiden menjadi dikapling sendiri-sendiri, sehingga melupakan kepentingan yang lebih besar. Akan sangat besar efeknya bila Kemenperin dan Kemendikbud bersinergi dalam program pendidikan vokasi industri ini.

 

Pasalnya perubahan sudah di depan mata, lengah sedikit saja, maka apa yang saat ini dikatakan bahwa SMK ataupun pendidikan vokasi lainnya penyumbang pengangguran terbesar adalah benar adanya.


Sumber: http://mondayreview.com/artikel/detail/3499/sinergi-pendidikan-vokasi-industri-di-tengah-disrupsi

Beri nilai konten ini  
Responsive image