Papua kembangkan SMK berbasis wilayah adat

oleh Apriliyadi 991

Jayapura, Jubi – Sekolah Menengah Kejuruan di Papua akan mengembangkan kurikulum lokal yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah adat setempat. Rencana itu disampaikan Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Papua, Yulianus Kuayo di Jayapura, Rabu (13/3/2019).

Kuayo menyatakan kebijakan untuk mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbasis wilayah adat itu merupakan arahan Gubernur Papua Lukas Enembe. Dengan kebijakan itu, maka bobot materi ajar siswa SMK di sebuah wilayah adat akan berbeda dengan bobot materi ajar siswa SMK wilayah adat lainnya. “Jadi SMK di wilayah adat Animha misalnya akan lebih fokus menjadi kejuruan pertanian. Jurusannya dan program keahliannya, kami sedang fokus ke sana untuk revitalisasi,” kata Kuayo.

 Wilayah Adat Animha yang dimaksud Kuayo itu kini masuk wilayah administratif Kabupaten Merauke, Asmat, Boven Digul, dan Mappi. Kuayo juga mencontohkan SMK di Wilayah Adat Saireri (saat ini meliputi Kabupaten Biak, Numfor, Yapen, Waropon, dan Serui) yang akan dikembangkan menjadi SMK maritim.

Wilayah adat adalah model pembagian wilayah pulau besar Papua yang didasarkan kesamaan adat dan penguasaan hak ulayat aliansi suku besar atau konfederasi suku yang ada di Papua. Berdasarkan kajian etnografi, Belanda membagi pulau besar Papua (tidak termasuk Papua Nugini yang dulu dikuasai Inggris) dalam tujuh wilayah adat.

Seluruh administrasi dan tata kelola pemerintahan Belanda di Papua  selalu memperhatikan persoalan khas di tiap-tiap wilayah adat. Ketika Papua dikuasai Indonesia, Pemerintah RI mengabaikan keberadaan tujuh wilayah adat di pulau besar Papua, dan pada akhirnya para birokrat Indonesia justru kesulitan beradaptasi dengan persoalan Papua.

Selain Wilayah Adat Animha dan Wilayah Adat Saireri, ada tiga wilayah adat lain yang kini menjadi bagian Provinsi Papua. Ketiga wilayah adat itu adalah Wilayah Adat Mamta (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, dan Mamberamo Raya), Lapago (Kabupaten Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak, Jayawijaya, Puncak Jaya, Yahukimo, Yalimo, Tolikara, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya), Wilayah Adat Meepago (Kabupaten Nabire, Dogiyai, Paniai, Mimika, Intan Jaya, Deiyai).

Dua wilayah adat lainnya, yaitu Wilayah Adat Bomberay dan Wilayah Adat Domberay, kini menjadi wilayah Provinsi Papua Barat.

Menurut Kuayo, pengelolaan SMK berbasis wilayah adat di Provinsi Papua itu dimulai pada 1 Januari 2019. “Sedangkan khusus untuk Kota Jayapura, SMK yang ada di Jayapura akan mengajarkan semua bidang,” ujar Kuayo.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Sumber : jubir.co,id

Beri nilai konten ini  
Responsive image