Membenahi Mutu Guru Lewat Revitalisasi

oleh Rizky Setiawan 687

Jakarta - Kebijakan Pemerintah untuk mengakomodasi tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara mendapat sambutan yang baik dari pihak yang terkait. Keputusan tersebut diharap bukan sekadar formasi, melainkan menjadi ajang bagi guru untuk memperbaiki mutu dan kompetensi.

“Ini adalah kesempatan untuk membenahi masalah kompetensi dan distribusi guru. Guru yang memenuhi standar bisa terpenuhi haknya,” jelas dosen Administrasi Negara Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah. Hal ini disampaikan melihat terdapat beberapa kasus perekrutan guru honorer yang tidak berlandaskan kompetensi bahkan tidak berdasarkan pemetaan kebutuhan guru di sebuah wilayah oleh kepala desa maupun kepala sekolah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, “permasalahan guru honorer harus dicarikan jalan keluar secara menyeluruh.”

Berkaitan dengan Revitalisasi, terutama Revitalisasi SMK, pembenahan masalah kompetensi guru adalah persoalan yang sangat vital. SMK sebagai lembaga pendidikan vokasi atau kejuruan membutuhkan banyak tenaga pengajar yang berkompeten di bidang kejuruan.

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 karena melihat bangsa Indonesia menghadapi tantangan global akibat Revolusi Industri 4.0 di Abad XXI. Gelombang besar Revolusi Industri 4.0 mengembangkan teknologi yang mukhtahir serta innovatif dan membuat kehidupan baru, serta persaingan global yang makin berat. Revitalisasi SMK diharapkan dapat mendongkrak kualitas tenaga kerja Indonesia yang sekarang statistiknya masih menggelembung di tingkat bawah dengan tingkat pendidikan mayoritas pendidikan dasar.

Untuk memperbaiki masalah ini, SMK membutuhkan lebih banyak guru adaptif ketimbang guru normatif. Guru yang di jadikan pendidik adalah guru yang sangat menguasai bidang keahlian kejuruan. Pihak industri juga harus ikut terlibat dalam membangun pendidikan vokasi Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kerjasama industri dan sekolah adalah salah satu indikator terbentuknya lulusan SMK yang berkompetensi tinggi, berkarakter dan siap kerja.

Untuk mempersiapkan lulusan yang berkompeten, para guru juga harus memiliki kompetensi dan mutu yang tinggi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjelaskan tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengatur semua jenis perekrutan pegawai harus berdasarkan kompetensi dasar dan kompetensi di bidang yang spesifik dengan suatu profesi. Artinya para tenaga pengajar di SMK harus mempunyai kompetensi di satu bidang untuk mengajar satu mata pelajaran. Seperti contoh, para guru di SMK teknik mesin haruslah orang yang punya kompetensi atau berpengalaman kerja di bengkel.

Terdapat enam isu strategis yang menjadi prioritas revitalisasi SMK, yakni penyelarasan dan pemutakhiran kurikulum; inovasi pembelajaran, pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan, dan kemitraan sekolah dengan dunia usaha/dunia industri (DU/DI) dan perguruan tinggi, standarisasi sarana dan prasarana utama, dan penataan/pengelolaan kelembagaan.

Revitalisasi juga dilakukan dari sisi pendidik dan tenaga kependidikan, terutama guru. Selain ketersediaan, revitalisasi juga menyasar pada perbaikan kompetensi guru. Sebagai solusi jangka pendek, pemenuhan kebutuhan guru produktif dilakukan melalui program keahlian ganda.

Melihat hali itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah merealisasikan kerja sama dengan pihak Hessische Landesstelle für Technologiefortbildung, Jerman. Mendikbud mengatakan Hessische Landesstelle dapat menjadi mitra Kemendikbud menyiapkan guru dan instruktur SMK. Saat ini keterampilan dan kompetensi guru-guru maupun kepala SMK dituntut lebih terampil dan adaptif dengan teknologi.

Beri nilai konten ini  
Responsive image