Direktorat PSMK Bersama LPMP dan Dinas Provinsi Seluruh Indonesia Menentukan 350 SMK revitalisasi

oleh Rizky Setiawan 2.029

Bali - Dalam rangka melanjutkan Instruksi Presiden No. 9 tahun 2016 terkait Revitalisasi, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta kembali melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi pengembangan SMK Program Revitalisasi tahun 2018.

Dalam menjalankan program tersebut, dibentuk Tim Revitalisasi tingkat pusat dan Tim Pendamping dengan menghimpun berbagai sumberdaya antar unit kerja untuk meningkatkan kinerja dalam menghasilkan lulusan SMK yang kompeten sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja, berwirausaha, maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.

Acara yang dilaksanakan di Westin Resort Nusa Dua, Bali tanggal 19-22 September 2018 ini berfokus pada pencapaian pengembangan SMK dan Program Revitalisasi SMK pada masing-masing provinsi. 34 kepala dinas provinsi, Kabid SMK dan Kepala LPMP turut di undang dalam kegiatan rapat koordinasi ini.

Dalam kegiatan ini, baik pihak Kemendikbud melalui Direktorat Pembinaan SMK, Gubernur masing-masing provinsi melalui Dinas Pendidikan Provinsi, dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan diharapkan bisa menjalin kerjasama dan sinergi untuk mewujudkan dan mengukur peningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia.

Acara Rapat Koordinasi Pengembangan SMK Program Revitalisasi Tahun 2018 dibuka oleh laporan kerja pengembangan SMK Revitalisasi Tahap 2 oleh Kepala Subdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan SMK Arie Wibowo Kurniawan S.Si, M.Ak. Kasubdit Program dan Evaluasi itu menyampaikan tujuan di adakanya kegiatan Rapat Koordinasi ini. “Tujuan kegiatan rapat koordinasi revitalisasi adalah untuk membahas best practices peta jalan. Kegiatan rapat koordinasi revitalisasi ini juga akan membahas mengenai kebijakan guru dan tenaga kependidikan SMK serta peran Dinas Pendidikan Provinsi dan LPMP dalam SMK.”

Sebagai acuan, Arie Wibowo juga menyampaikan bahwa pada tahap 1 terdapat 219 SMK revitalisai, sasaran pada tahap 2 adalah 350 SMK revitalisasi. “Diharapkan partisipasi dari semua dinas penddikan provindi dan LPMP di seluruh Indonesia untuk membuat usulan sekolah mana saja yang akan menjadi sekolah calon sekolah revitalisasi karena Bapak Presiden Indonesia akan meminta laporan hasil revit selama 2 tahun pada akhir bulan September,” tambahnya.

Lalu acara dilanjutkan dengan arahan dan paparan yang disampaikan oleh Direktur Direktorat Pembinaan SMK Dr. Ir. M. Bakhrun MM. “Pembangunan SMK harus dilakukan bersama, kerjasama dari tiga elemen yaitu LPMP, Kemdikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi harus terjalin dengan baik dan bersinergi.” Tutur M Bakhrun.

Direktur Pembinaan SMK itu juga menambahkan, “lulusan SMK bisa menjadi harapan bangsa. Karena sejak awal, SMK di bangun dan dikembangkan untuk siap kerja. Program Revitalisasi SMK juga dilakukan untuk menciptakan lulusan SMK yang kompeten, berkualitas, berkarakter dan siap kerja. Hal itu dilakukan untuk menghadang laju tenaga kerja asing yang kian merapat ke Indonesia.”

Hari ke dua kegiatan Rapat Koordinasi pengembangan Program Revitalisasi tahun 2018 di lanjutkan dengan paparan dan arahan dari Staf Ahli Menteri Bidang Inovasi dan Daya Saing Ananto Kusuma Seta, Ph D. Beliau menyampaikan bahwa peran LPMP dan Dinas pendidikan Provinsi sangat krusial dalam arah kebijakan revitalisasi. Ananto juga menambahkan bahwa "Gubernur harus membuat SMK unggulan, ini adalah Inpres."

Dalam acara rapat koordinasi pengembangan program revitalisasi SMK, para peserta membuat 4 kelompok diskusi yang di isi oleh Kepala Dinas Porvinsi, Ketua LPMP, Kabid SMK untuk membuat usulan 350 SMK revitalisasi.

Kegiatan ini juga berfokus kepada pengembangkan jurusan/program yang dapat menghasilkan lulusan yang dapat berdiri sendiri atau mandiri seperti tata boga atau kecantikan. Dalam UUD disebutkan bahwa lulusan SMK disiapkan untuk kerja pada bidang tertentu, Harapannya 80% lulusan SMK bekerja, 10-15% melanjutkan, dan 5-7% wirausaha muda.

 

Beri nilai konten ini  
Responsive image