Sejumlah Wali Murid SMK N I Terbanggibesar Siapkan Class Action

oleh Pretty Pangaribuan 643

Sejumlah wali murid SMK N I Terbanggibesar, Lampung Tengah merencanakan upaya class action. Upaya hukum ini ditempuh untuk mendorong pengembalian uang pungutan yang diambil dari wali murid. Kepala Kampung Poncowati, Gunawan Pakpahan, Sabtu (21/4/2018), mengatakan para wali murid yang sempat datang dan mengeluhkan pungutan di SMK N I Terbanggibesar berencana mengadakan class action. Sebab keinginan mereka agar ada pengembalian dana hasil pungutan dari para wali murid tidak direspon.

Menurut Gugun, sapaan Gunawan Pakpahan, langkah hukum ini sebagai bentuk protes dari para wali murid sekaligus peringatan kepada pengelola sekolah agar tidak sembarangan mengambil pungutan terhadap wali murid. "Wali murid mau class action, sekarang sedang proses pengumpulan berkas dan data.Mudah-mudahan sepekan ini cukup," katanya. Menurut Gugun, class action ini juga sekaligus sebagai upaya agar pengelola sekolah membuka secara rinci penggunaan anggaran. Bahkan, ini juga sebagai langkah awal untuk memperbaiki dunia pendidikan secara umum. Sebab bukan tidak mungkin, di sekolah-sekolah yang lain juga terjadi hal semacam ini.

"Intinya nanti para wali murid meminta audit terhadap seluruh anggaran sekolah. Sebab bukan tidak mungkin, kegiatan yang sudah didanai BOS, juga didanai dengan pungutan. Audit harus diawasi penegak hukum. Selanjutnya, setiap pungutan yang melanggar, harus dikembalikan," kata Gugun. 

Berbagai mediasi yang dilakukan Kepala Kampung Poncowati Gunawan Pakpahan untuk menengahi persoalan ini dinilai menemui jalan buntu. Sebelumnya, pihak sekolah tersebut telah diminta untuk mengembalikan uang yang ditarik kepada wali murid agar tidak terjadi gejolak di masyarakat. 

Awalnya, protes diajukan para wali murid atas pungutan dana ekstra kurikuler Rp175.000. Tetapi kegiatan ekstra tersebut tak terlaksana, dan dialihkan untuk try out. Belum selesai persoalan itu, mencuat juga pungutan dana hubungan industri. 

Salah satu siswa kelas XI yang diwawancarai terkait hal ini mengakui adanya penarikan uang praktik industri (Pi) dan Kunjungan industri (Ki). "Waktu itu sekolah mengumumkan soal penarikan itu. Kami diminta uang Pi sebesar Rp 350.000 dan uang Ki sebesar Rp 1.250.000," terang salah satu murid yang enggan disebutkan namanya.Menurut siswa tersebut, jika tidak membayar uang Pi dan Ki tidak diberangkatkan praktek."Tiap kelas didatangi, dan jika tidak bayar (Pi) kami tidak diberangkatkan PKL. Apalagi (Pi) salah satu kewajiban, mau tidak mau kami bayar," kata dia yang mengaku tak tahu secara detil penggunaan anggaran itu.

 

Selengkapnya dapat dilihat disini : lampost.co

Beri nilai konten ini  
Responsive image